bakabar.com, JAKARTA - Sulitnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk berkembang salah satunya disebabkan minimnya pemodalan yang diberikan oleh bank. Karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mendorong UMKM untuk go digital agar dapat mempermudah bank atau fintech memberikan pinjaman.
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menjelaskan walaupun sudah ada perintah dari Presiden Joko Widodo untuk memberikan sekitar 30 persen kredit perbankan untuk UMKM, namun menurutnya saat ini yang berjalan baru sekitar 20 persen. Hal tersebut dikarenakan pihak bank masih khawatir untuk memberikan kredit dikarenakan persoalan aset dalam UMKM.
"Jadi kalau nanti UMKM go digital sehingga track record digital cash flow mereka bisa dilihat bisa dipermudah. Sehingga pihak bank untuk pemberi atau fintech ketika memberikan bantuan pinjaman kepada UMKM tidak lagi memerlukan aset," ujarnya dalam acara pembukaan sinergi kegiatan DEKRANAS "Cerita Kriya" yang disiarkan secara daring, Selasa (9/8).
Dia menambahkan nantinya perlu ada pendampingan kepada pelaku UMKM dalam menyusun proposal kredit. Sehingga diharapkan mulai dari gubernur, bupati atau walikota dapat mempersiapkan tim pendamping tersebut. Menurutnya cara ini sudah berhasil dilakukan di Palu karena gubernurnya cukup aktif dalam mendampingi para UMKM untuk menyusun proposal.
Selain itu, kata Teten, tidak hanya dari sisi UMKM saja yang harus didorong untuk go digital ,namun dari pihak bank ataupun fintech juga didorong untuk menggunakan teknologi. Terpantau saat ini sudah ada sekitar Rp300 triliun penyaluran pinjaman yang diberikan oleh fintech dengan Rp2 miliar di antaranya sudah tanpa agunan dikarenakan menggunakan teknologi.
"Saya kira untuk apakah collateral dan agunan kalau bisnisnya tidak lancar kan macet juga. Nah yang paling penting justru bagaimana bisnisnya lancar tapi itu track record digitalnya sehingga itu bisa memudahkan para UMKM untuk mengakses pembiayaan," pungkasnya
Teten juga menyampaikan bahwa dorongan UMKM untuk go digital juga dikarenakan besarnya ekonomi digital di Indonesia. Diprediksi di tahun 2030 nilainya akan mencapai Rp4.500 triliun dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Sehingga Presiden sudah meminta Kemenkop-UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kemenkominfo untuk menata kembali kebijakan nasional tentang digital ekonomi Indonesia.
"Jangan sampe market digital ekonomi digital kita yang sangat kuat malah didominasi oleh produk2 dari luar," tutupnya. (Thomas)
