News

KSP Klaim 10 Tahun Pemerintahan Jokowi Bawa Perubahan untuk Papua

Kantor Staf Presiden (KSP) mengeklaim selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo membawa perubahan, khususnya di bidang infrastruktur pembangunan di Papu

Featured-Image
Jokowi saat acara puncak Musra, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/5). apahabar.com/Andey

bakabar.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mengeklaim selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo membawa perubahan, khususnya di bidang infrastruktur pembangunan di Papua.

Tenaga Ahli Utama KSP Theofransus Litaay mengungkapkan perubahan yang dimaksud memiliki sejumlah indikator seperti peningkatan aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka harapan hidup.

Beberapa Kabupaten/Kota yang telah melampaui IPM Nasional di angka 72,29, kata Theofransus, di antaranya Kota Jayapura 80,61, Kabupaten Mimika 75,08, Kabupaten Biak Numfor 72,85 dan Kota Sorong 78,98.

Baca Juga: Anies Sindir Pemilu Bukan Urgensi Lanjutkan Program Jokowi

"Indek Pembangunan Papua (IPM) pada 2010 sebesar 54,45 persen meningkat 2022 sebesar 61,39 dan Papua Barat 2010 sebesar 59,60 naik pada 2022 menjadi 65,89," terangnya, Minggu (11/6).

Sedangkan tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan pada Maret 2010 untuk Papua 28,17 persen turun pada 2022 sebesar 26,56 persen dan Papua Barat pada 2010 sebesar 25,82 persen turun jadi 21,33 persen di 2022.

Sementara angka harapan hidup, lanjut Theofransus, mengalami kenaikan untuk Papua 2010 sebesar 64,31 tahun menjadi 71,85 tahun serta Papua Barat 2010 menjadi 64,59 tahun naik 66,46 tahun pada 2022.

Baca Juga: POLITIK SEPEKAN: Jokowi Layak Dimakzulkan hingga Ganjar Pede Menang Pilpres Satu Putaran

Sejumlah perubahan yang disebutkannya tersebut menurutnya sesuai dengan arahan Jokowi dalam upaya pembangunan yang tidak terlalu Jawa Sentris, melainkan juga menyentuh Papua dan Papua Barat yang menjadi bagian dari prioritas utama.

"Ini dalam rangka pemerataan pembangunan karena memang Tanah Papua ini terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru," pungkasnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner