bakabar.com, BANJARMASIN - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalsel berkolaborasi dengan Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan Lembaga Kajian KeIslaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin mengkampanyekan Hari AIDS dan 16 Hari Anti Kekeresan Terhadap Perempuan (HAKTP).
Aksi kampanye tersebut mereka lakukan di Siring 0 Kilometer Banjarmasin, Minggu (11/12) pagi.
Sejak pagi, pada pukul 07.00 Wita hingga jelang siang, sejumlah aktivis antar pemuda dan kelompok keberagaman ini melakukan aksinya menggunakan spanduk bertuliskan #StopSalahkanKorban #StopKekerasanTerhadapPerempuanDanAnak #ZeroStigmaOdhivOdha dan sebagainya.
"Aksi ini agar diharapkan menimbulkan awareness atau kesadaran di tengah masyarakat Kalsel terkait 16 Hari Anti Kekeresan Terhadap Perempuan (HAKTP) dan Hari AIDS se-Dunia," ujar Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalimantan Selatan, Hapniah kepada awak media.
"Upaya ini juga langkah dalam tindakan preventif (pencegahan) ihwal kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," tambahnya.
Meski baru menggelar hari ini, Hapni menjelaskan jika sejatinya, aksi ini digelar tiap tahunnya dimulai pada 25 November hingga 10 Desember.
"Pada 10 Desember itu pula bertepatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Dan pada tanggal 1 Desember juga kami merayakan Hari AIDS se-dunia," ungkap dia.
Terlepas itu, Hapni menyebut kalau Kalsel merupakan daerah yang sangat rentan terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlebih angka pernikahan dini paling tinggi di Indonesia.
"Catatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel terdapat sebanyak 352 kasus yang masuk dalam Layanan UPTD PPA, sejak Januari hingga Oktober. Dan catatan terbanyak pada kasus kekerasaan seksual," beber Hapni.
Sementara terkait HIV/AIDS di Kalsel, Hapni belum bisa memaparkannya namun pihaknya juga turut melakukan penjangkauan terhadap orang-orang resiko tinggi terkait Tes Kesehatan HIV/AIDS. Sampai bulan Oktober tadi, dia mencatat sebanyak 12 temuan baru dari tim PKBI.
"Hal itu, belum lagi temuan baru dari puskesmas-puskesmas di Banjarmasin dan daerah lainnya," katanya.
Setidaknya dari kasus itu, Hapni menyerukan agar para penyintas berani speak up atau bersuara terhadap kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, sekalipun terkait kasus HIV/AIDS yang acapkali tidak berani bersuara, maka segera melaporkan ke pelayanan.
Layaknya fenomena gunung es, menurutnya masih banyak kasus yang belum terungkap dan perlu ditanggulangi bersama-sama.
Pelaksana Harian KPPer Sinode GKE Banjarmasin,Waredayani mengaku perlu banyak kolaborasi dan jejaring-jejaring antar lembaga agar lebih menguat dalam gerakan ini.
Dengan begitu, dia ingin melakukan pendekatan agar mengentaskan persoalan yang terjadi atas kasus-kasus yang menimpa terhadap perempuan dan anak di Kalsel.
"Kita perlu kolaborasi yang banyak, selain PKBI Kalimantan Selatan dan LK3 Banjarmasin. Nanti mungkin kita bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), demi membangun jejaring dan gerak bersama itu," ucap pengurus Kios Komisi Pelayanan Perempuan (KPPER) Majelis Sinode GKE itu.
Ke depan, Waredayani berupaya agar terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kalimantan Selatan agar terbangunnya kesadaran tersebut. Lewat aksi-aksi kecil, menurutnya dapat menyadarkan langsung dengan orang-orang disekitar.
Direktur LK3 Banjarmasin, Abdani Solihin mengaku turut menyuarakan aspek keseteraan dalam hal ini mengkampanyekan isu marginal, perempuan dan anak, serta termasuk pengidap HIV/AIDS. Dalan hal itu, dia mendorong agar bagaimana untuk mengurangi aspek kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta diskriminasi terhadap korban-korban yang terpinggirkan.
"Tentu, LK3 Banjarmasin terus berpartisipasi dalam isu keseteraan tersebut. Karena PKBI Kalsel dan Sinode GKE Banjarmasin memiliki visi yang sama maka bergabungnya gerakan ini," kata Abdani.
Menurut Abdani, kampanye ini sederhana saja yaitu bagaimana seseorang menghindari penyakitnya, tapi bukan orangnya. Kemudian, dia mendorong agar berani bersuara dalam kasus yang menimpanya.
"Jangan takut, karena semua orang memiliki hak yang sama. Rasa keadilan dan kemanusiaan," pungkasnya.
