Sekda Kotabaru Said Akhmad tak menampik bahwa ihwal perizinan tambang itu telah dikeluarkan oleh bupati terdahulu.
Terungkap bahwa PT QMI bekerja sama dengan perusahaan pemegang izin tambang di Bumi Saijaan, yakni PT Sumber Daya Energi (SDE).
"Iya, PT Qinfa ini bekerja sama dengan PT SDE. Mereka sudah punya izin yang dikeluarkan Bupati Sjachrani Mataja," ujar Said, kala itu.
Izin tambang PT SDE sendiri dikeluarkan Pemerintah Kotabaru di bawah kepemimpinan Bupati Sjachrani Mataja.
Sebagaimana kita ketahui, masalah izin saat ini bukan lagi kewenangan Pemda atau bahkan Pemerintah Provinsi, melainkan Pemerintah Pusat.
Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba). Pengambilalihan berlangsung mulai 11 Desember 2020 kemarin.
Lanjut Sekda Said, hingga kini PT Qinfa belum bisa menambang. Areal hauling mereka masuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP), serta sebagian masuk dalam HGU perkebunan kelapa sawit.
"Nah, saat ini perusahaan itu sedang mengajukan ijin pinjam pakai kawasan hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI," kata Sekda.
Said baru memastikan areal lokasi yang akan digarap Qinfa berada di kawasan Kecamatan Sungai Durian.
"Areal tambangnya, di Sungai Durian," terang eks sekda Tanah Bumbu itu.
Sementara, Sherly Shi didampingi juru bicaranya bilang sesuai rencana akan ada lima tambang batu bara PT QMI beroperasi di Kotabaru. Target produksinya mencapai 10 juta ton per tahun.
"Saat ini kami sedang proses pengeboran. Selama 10 bulan akan mulai operasi produksi nanti," ujar Sherly.
Untuk hasil produksi, nantinya akan dijual ke pasar ekspor. Namun untuk tahap awal akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Indonesia terlebih dahulu.
"Batu baranya untuk memenuhi keperluan lokal dulu berapa. Sisanya diekspor," pungkasnya.
