bakabar.com, JAKARTA - Nyinyiran soal Km 171 di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terus mengalir. Publik jengah! Lantaran kerusakan parah di sana tak kunjung diatasi.
Aktivis Kalsel, Anang Rosyadi menyebut pemerintah mendadak difabel. Tak melihat, mendengar bahkan mau begerak untuk mengatasi kerusakan tersebut.
Baca Juga: Sengkarut Pantai Bunati dan KM 171, Massa Geruduk DPRD Kalsel!
"Yang benar-benar penyandang disabilitas saja bisa berkarya. Mereka mampu melakukan sesuatu yang baik," katanya.
Anang tak salah bicara. Faktanya begitu. Kerusakan jalan akibat tambang ini terlampau lama dibiarkan. Bahkan hampir sepuluh bulan. Luar biasa, huh!
Baca Juga: Jokowi Dicap Berkhianat Abaikan Tragedi KM 171 Tanah Bumbu
Sekali lagi, Anang tak salah. Suaranya mewakili masyarakat Kalsel. Setidaknya, dialah yang berani bersuara. "Ini demi kepentingan masyarakat," ucapnya.
Bukankah ada legislator? Di level kabupaten, bahkan hingga Senayan! Jawabnya; anggap saja mereka lagi tertidur pulas di kursi empuk itu. "Dan akan bangun kalau Kalsel sudah tenggelam," satirnya.
Hasan Basry Simbol Perjuangan Kalsel
21 Juni ini, Anang CS berencana menggelar Gerakan Hasan Basry. Mereka ingin melakukan aksi di Makam Pahlawan Hasan Basry Banjarbaru.
Kenapa mesti di Makam Hasan Basry? Anang punya jawaban bagus. Katanya yang hidup seperti mati. "Yang hidup itu sudah tidak bisa mendengar, melihat dan merasakan," ucapnya.
Lagipula, bagi Anang ini momentum. Ajang titik balik perjuangan di Tanah Banjar. Hasan Basry bisa dijadikan contoh.
Baca Juga: Tragedi KM 171 di Kalsel, Tercetus Ide Gerakan Hasan Basri
"Hasan Basry ini simbol perjuangan rakyat di Kalsel. Kami ingin rasa juang itu tumbuh lagi," ungkapnya.
Di bagian ini, Anang seperti guru sejarah. Ia bercerita runut soal Hasan Basry. Ditulis, terlalu panjang. Kalau mau tahu, tanya aja ChatGPT.
Intinya, pahlawan asal Kandangan, Hulu Sungai Selatan itu punya sejarah padat dalam kemerdekaan.
"Inilah yang harus kita contoh. Jangan pernah berhenti melawan penjajahan," ucapnya.
Sekalipun Elon Musk ke Mars
Bagi dia, Km 171 di Tanah Bumbu bukan masalah sepele. Empat kementerian harus diseret. Mau tak mau, mesti begitu.
Pertama, Kementerian ESDM. Mereka jelas punya tanggung jawab terhadap urusan tambang. Jalan nasional di Kilometer 171 ini memang longsor akibat pertambangan.
Baca Juga: Menteri Sandi soal Tragedi Km 171 Tanbu: Jokowi Sudah Mendengar
Kedua, adalah Kementerian PUPR. Karena ini adalah jalan nasional, pemerintah daerah tak punya wewenang. Yang bertanggung jawab memperbaiki adalah pusat, mereka tak bisa berkilah.
"Lagian, yang di daerah sudah ompong. Jangan sampai di pusat juga ompong," katanya.
Ketiga, Kementerian Lingkungan Hidup. Mereka mestinya bisa memastikan, bahwa tak ada aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan. Masa iya, ada eksploitasi di fasilitas umum. "Dekat pula dengan permukiman," imbuhnya.
Keempat, Kementerian Pariwisata. Mereka harusnya berperan menjaga ekosistem wisata dengan baik. Tak boleh ada aktivitas eksploitasi di dalam zona ini.
Baca Juga: Macet Mengular di Tanah Bumbu, Km 171 Memalukan!
Intinya, fakta Km 171 ini tak bisa diabaikan. Apalagi ini urusan jalan, berarti juga menyangkut ekonomi masyarakat. Begitu Vital!
Anang begitu keras. Urusan kerusakan lingkungan, dirinya tak mau mundur. Sekalipun Elon Musk berhasil mendaratkan manusia di Mars. Ia kesatria.
"Hanya kematian yang dapat menunda perjuangan ini," lantangnya.
Mana Timsus Sandi? Lagi Sibuk Coldplay?
Beberapa waktu lalu, kasus Km 171 ini sempat menarik perhatian Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Katanya, ia mau membentuk timsus.
Tapi itu hanya sesaat. Sekadar numpang lewat. Perhatian Sandi jelas buyar setelah ia terbang meninggalkan Kalsel. Kata Anang, maklumi saja. Dia menteri, banyak kerjaan di Jakarta.
"Sandiaga Uno rupanya lebih tertarik dengan band Coldplay yang akan konser di Jakarta. Padahal secara nyata supporter LGBT," sebutnya.
Baca Juga: BREAKING! Menteri Sandi Terjunkan Timsus ke Bunati Tanah Bumbu
"Nyatanya sampai sekarang gak ada tuh timsus-timsusan. Mana, buktikan!," nyinyirnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM juga sempat merespons. Begitupun PUPR. Tapi mereka masih bocah. Saling lempar, mengaku tak tahu apa-apa.
Untungnya ini Indonesia. Bukan Amerika! Yang masyarakatnya bisa kelewatan sampai berani melempar sepatu ke arah presiden. Apalagi hanya sekelas menteri.
DPRD Kalsel Ajak Kumpul Pimpinan Daerah: Jangan Memalukan
Sengkarut Km 171 ini memang sudah terlampau lama. Nyaris sepuluh bulan. Hingga kini tak terlihat perbaikan signifikan.
Masyarakat hanya bisa memanfaatkan sepetak pekarangan rumah seorang warga untuk melintas. Pemerintah menyulap pekarangan itu sebagai jalan alternatif.
Belakangan, DPRD Kalsel mengagendakan pertemuan di gedung dewan. Rencananya, Senin (19/6) ini. Yang diundang semua pimpinan utama daerah. Mulai dari gubernur, kapolda, hingga danrem. Termasuk juga PT Arutmin Indonesia.
Baca Juga: Sengkarut Pantai Bunati dan KM 171, Massa Geruduk DPRD Kalsel!
Agenda yang dibahas mulia. Soal penyelesaian Km 171. Anang menaruh harap dengan mereka. Sekalipun tak begitu percaya.
"Saya harap hatinya mereka terbuka melihat kerusakan. Bumi Allah (Tuhan) yang dipijak meberikan rezeki. Harusnya dijaga dengan baik dan beraturan," harapnya.
Tapi tak masalah. Tetap saja gelar pertemuan itu. Jangan sampai gagal atau ada yang tak hadir. Bikin malu!
"Semoga keputusannya bisa membebaskan Kalsel dari penjajahan dan hendaknya mendesak pemerintah pusat adil dalam pembagian anggaran," tutupnya.
