bakabar.com, TANAH BUMBU - Sengkarut Km 171 di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan jelas merugikan. Yang paling urgen, terhambatnya akses lalu lintas di sana.
Rabu (14/6) pagi, kemacetan panjang terjadi di jalur alternatif. Terlihat truk-truk besar yang mengangkut logistik terhenti. Sama sekali tak bergerak.
Tumpukan kendaraan mengular sepanjang 1 kilometer di jalur alternatif Km 171 itu. Kemacetan berlangsung hingga tiga jam lantaran ada truk yang tak kuat menanjak.
Baca Juga: Sengkarut Pantai Bunati dan KM 171, Massa Geruduk DPRD Kalsel!
“Berjam-jam macetnya. Panjang sekali. Baru tengah hari tadi truk berhasil dievakuasi,” jelas Agus Rismalianoor, kuasa hukum 23 korban Km 171 Tanah Bumbu.
Arus lalu lintas yang padat merayap perlahan terurai seiring keringnya jalan tanah di sana. Kebetulan, sebelumnya kawasan Tanah Bumbu diguyur hujan.
Saat hujan, jalan alternatif Km 171 memang tak layak di lintasi. Seperti kubangan lumpur. Kondisi demikian membuat truk-truk pengangkut logistik maupun alat tambang kerap amblas.
Baca Juga: Saling Lempar Kementerian ESDM-PUPR soal Tragedi Km 171
Untuk kesekian kalinya, Agus mendesak perusahaan segera turun tangan memperbaiki Km 171. "Ini bukan jalan alternatif lagi, tapi jalan darurat. Darurat perhatian pemerintah," ucapnya.
Fakta itu tak bisa diabaikan. Urusan jalan, berarti juga menyangkut ekonomi masyarakat. Vital!
Apalagi KM 171 ini jalur utama. Akses primer untuk urusan perekonomian antar daerah bahkan provinsi. Boleh disebut, tak ada jalan lain.
Kemacetan panjang itu bukan yang pertama. Sejak sembilan bulan lalu, pemandangan serupa juga kerap terjadi. Memalukan.
Baca Juga: Tragedi KM 171 di Kalsel, Tercetus Ide Gerakan Hasan Basri
Benar, Pemkab Tanah Bumbu memang membuatkan jalur alternatif. Panjangnya sekitar 2,5 kilometer. Pembuatannya menghabiskan budget Rp5 miliar.
Tapi, tetap saja tak efektif. Nyatanya kemacetan panjang masih terjadi. Jalur utama di KM 171 itu harus diurus!
Sebelumnya, aktivis Kalsel, Anang Rosyadi lantang bersuara. Ia meminta presiden untuk turun langsung menangani kasus jalan Km 171 ini. "Pokoknya, presiden harus datang langsung," lantangnya.
