bakabar.com, BANJARMASIN – Pelaksanaan pencoblosan calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di Kalimantan Selatan tinggal menghitung hari.
Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian gencar mengingatkan para kandidat agar tidak terjerumus dalam pusaran arus politik transaksional.
Menurut para pimpinan lembaga anti rasuah itu, politik yang berbiaya mahal seringkali menimbulkan praktek kotor berupa politik uang.
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengungkapkan berdasarkan data terakhir KPK, mencatat sebanyak 397 kasus korupsi menjerat politisi.
Rinciannya, 274 orang dari DPR-RI dan DPRD, gubernur/walikota 21 orang, serta bupati dan wakil sebanyak 122 orang.
"Hal ini memberi gambaran adanya keterkaitan antara tingginya biaya politik dengan praktik korupsi yang dilakukan para kepala daerah," ucap Nawawi melalui siaran pers yang diterima bakabar.com, belum lama tadi.
Dengan adanya pembekalan seperti ini, Nawawi mengingatkan agar para kandidat juga turut mendukung terciptanya pemilih berintegritas.
Pemilih diharap mampu memilih pasangan calon kepala daerah secara rasional tanpa dipengaruhi tawaran-tawaran materi atau kenikmatan sesaat.
"Juga bisa melihat mana calon kepala daerah yang bisa dipercaya atau tidak, yang punya visi memberdayakan masyarakat dan anti korupsi serta tidak mementingkan kelompoknya," tekan Nawawi.
Kegiatan ini dilaksanakan KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
