bakabar.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) melihat kelabilan investor. Langkah bisnis. Menanamkan dana ke Indonesia. Saban menjelang pemilihan presiden (pilpres).
Ketua Hipmi, Akbar Buchari mengungkapkan karena investor tidak hanya memperhatikan faktor ekonomi, namun juga stabilitas politik.
"Menjelang pilpres investor tentu lebih wait and see," katanya kepada bakabar.com dikutip Sabtu (30/12).
Lanjut dia, rencana kebijakan yang akan diambil oleh presiden baru pasti menjadi salah satu pertimbangan investor.
Baca Juga: OIKN Tepis Tudingan Mahfud MD soal Belum Ada Investor di IKN
Karena itu, pemilihan harus berjalan satu putaran. Agar investor lebih mantap menyuntikan dananya.
Sebab, dengan satu putaran investor lebih cepat untuk mengetahui siapa pemenangnya dan apa kebijakan yang akan diambil.
"Jika tidak ingin membuat investor berlama-lama wait and see, Pilpres harus dilakukan satu putaran, yakni Februari," jelas dia.
Di samping itu dia mengatakan pengusaha memiliki harapan terhadap calon presiden selanjutnya. Yakni yang bisa menciptakan iklim usaha dengan baik.
Iklim usaha yang baik itu maksudnya adalah bisa menggandeng UMKM. Dengan itu, pengusaha dan pemerintah sama-sama mendapat keuntungannya.
Baca Juga: Prabowo Siap Rangkul Semua Kekuatan Jika Menang Pilpres
Investor bisa menjalankan bisnisnya. Yang menyebabkan roda perekonomian di Indonesia benar-benar jalan dari suatu investasi.
"Jadi win-win solution. Negara dapat manfaatnya, pengusaha dapat menjalankan bisnisnya," terang dia.
Penting untuk tahu. Kata dia kini Indonesia telah menjadi salah satu tujuan utama para investor untuk menanamkan modalnya.
Selain banyak potensi, investor melihat ekonomi di Indonesia lebih stabil. Yakni, pertumbuhan ekonomi di setiap kuartal yang tembus di atas 5 persen.
Realisasi Investasi Indonesia
Dari data BKPM yang dia sampaikan, realisasi investasi Indonesia telah mencapai Rp 374,4 triliun pada kuartal III-2023.
"Dari jumlah tersebut, penanaman modal asing masih mendominasi, yakni 52,4 persen atau setara Rp 196,2 triliun," tandas dia.
