bakabar.com, JAKARTA – Team Lead 350.org Indonesia Sisila Nurmala Dewi menilai batalnya peluncuran rencana investasi transisi energi dalam skema pendanaan JETP bisa menjadi kabar buruk sekaligus juga kabar baik bagi masa depan transisi energi di Indonesia.
"Kabar buruknya, berarti implementasi program transisi energi tertunda," jelas Sisila dalam keterangannya, Selasa (22/8).
Sementara kabar baiknya, ujar Sisila, publik memiliki lebih banyak waktu untuk memberikan masukan terkait rencana investasi transisi energi, selama keterbukaan informasi dan partisispasi publik di Sekretariat JETP tetap dibuka.
"Tidak sekedar lip service (basa basi),” katanya.
Baca Juga: JETP Berjalan Lamban, IESR: Kerja Dimulai Pasca-Sekretariat Terbentuk
Menyimak siaran pers resmi Sekretariat JETP, kata Sisilia, terkesan penundaan peluncuran rencana investasi JETP untuk lebih mendengarkan masukan dari publik. Padahal pada kenyataannya, sejak awal pembahasan rencana investasi JETP justru tidak terbuka dan partisipatif.
"Memang pernah ada dialog dengan masyarakat sipil, namun dialog itu jauh dari partisipatif, karena dialog itu digelar tanpa didahului dengan keterbukaan informasi tentang agenda JETP yang akan didalogkan," jelasnya.
Bahkan hingga saat ini belum jelas sejauh mana suara masyarakat sipil dalam dialog itu ditempatkan, jika mengacu pada draft rencana investasi transisi energi yang akan dibiayai JETP.
Senada, Campaigner 350.org Indonesia Suriadi Darmoko menyorot keterbukaan infomasi terkait agenda JETP. Menurutnya, hingga kini Sekretariat JETP belum membuka informasi terkait dengan draft rencana investasi transisi energi itu.
Baca Juga: Program JETP, IESR; Target Utamanya Mengatasi Krisis Iklim
"Tanpa ada keterbukaan informasi tak ada partisipasi publik yang sebenarnya," jelasnya.
Salah satu indikasi ketidakterbukaan Sekertariat JETP itu, lanjut Suriadi, hingga kini sekretariat belum memiliki website resmi sebagai ‘jendela’ bagi publik untuk mengetahui progress JETP.
“Jadi jika penundaan peluncuran rencana investasi ini dikatakan untuk mendapatkan lebih banyak masukan dari publik, itu bisa jadi menyesatkan," tegas Suriadi.
Baca Juga: Dana JETP, Menko Luhut: 20 Miliar Dollar AS Tak Kunjung Cair
Oleh karena itu, jika cara kerja Sekretariat JETP tidak berubah alias masih tertutup, baik dalam informasi dan keterlibatan publik, kata Suriadi, bisa jadi karena ada persoalan di internal.
"Bisa jadi penundaan peluncuran rencana invetasi JETP adalah persoalan internal sekretariat atau alotnya negosiasi dengan negara-negara donor dalam JETP itu sendiri," katanya.
Apapun alasannya, lanjut Suriadi, penundaan peluncuran rencana investasi JETP harus dijadikan momentum bagi semua pihak untuk berbenah dan lebih serius dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan di Indonesia.
Baca Juga: Dana JETP Harus Diberikan ke Masyarakat, Wujud Demokratisasi Energi
"Baik sekretariat dan negara-negara industri maju, yang menjadi donor, harus memperbaiki tata kelola JETP di Indonesia. Mereka harus lebih terbuka dan melibatkan publik secara penuh,” pintanya.
Sementara itu, khusus bagi negara-negara industri maju yang menjadi donor (International Partner Group/IPG) dalam JETP harus lebih serius membantu negara-negara berkembang dari ketergantungan energi fosil. Pasalnya, tak ada keadilan bila skema JETP di Indonesia masih didominasi utang.
"Jangan justru menjadikan transisi energi sebagai kesempatan untuk melakukan jebakan utang baru.” tandas Suriadi.
