bakabar.com, JAKARTA - Harga minyak mentah dunia terus melonjak sebagai imbas konflik Iran dan Israel. Pemerintah pun memberikan isyarat bakal mengatur pembelian Pertalite pada Juni mendatang.
Pengaturan berupa pembatasan pembelian Pertalite itu dilakukan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014. Revisi aturan ini akan mengatur siapa saja yang boleh membeli Pertalite.
Sudah satu tahun revisi Perpres 191/ 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) tak kunjung diteken oleh Presiden Joko Widodo meskipun seluruh komponen yang akan diatur dalam Perpres 191 sudah selesai dibahas.
Belakangan, dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia, sebagai imbas konflik Iran-Israel, pemerintah kembali berancang-ancang menerapkan beleid ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi sebelum Juni 2024 untuk menerapkan pengaturan tersebut. Kementerian ESDM akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia.
"Juni nanti kita evaluasi sebelum itu, kemudian Juni mungkin bisa. Kita bahas dulu lah perkembangannya," katanya di Gedung Migas, Jakarta, dikutip dari detikFinance, Sabtu (20/4/2024).
"Sebelum Juni seharusnya ada bahasan kalau memang lihat perkembangan situasi makin tidak favorable," katanya.
Selain itu, Arifin juga memberikan sinyal mengatur pembelian LPG 3 kg pada Juni mendatang.
"Ya itu juga sudah disiapin (pembatasan LPG), pelaksanaannya kita lihat lah. Tapi saya rasa harus kita laksanakan, karena memang untuk mencegah bocor,’’ ujarnya.
Dalam jangka menengah panjang, menurut Arifin, pihaknya juga menyiapkan pengganti LPG.
‘’Kita juga, jangka menengah panjang, kita siapin pengganti LPG, pakai CNG. Ini regulasinya lagi kita...mungkin mengenai harga gas untuk pengembangan CNG kita lagi siapin. Mudah-mudahan bulan ini keluar," katanya.(*)
