bakabar.com, JAKARTA - Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) Ikram Malan Sangadji mengatakan hilirisasi perikanan perlu diperkuat dengan investasi.
Hal itu diutarakan Ikram dalam diskusi Iskindo Innovation and Policy Forum di Jakarta, Senin (20/20) Menurutnya, sektor perikanan Indonesia masih didominasi oleh perikanan tradisional hingga sekitar 80 persen. Sementara itu, hilirisasi perikanan sangat bertumpu pada kekuatan industri.
"Kalau kita bicara industri dengan skala usaha tradisional sebesar 80 persen, menurut saya itu akan sulit," ujarnya
Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong kekuatan investasi, tidak harus investasi asing, tapi memperkuat investasi nasional dengan basis kekuatan ekonomi lokal. "Ini bisa menjadi kekuatan industri perikanan," katanya.
Baca Juga: Selain Hilirisasi Industri, Kalbar Dorong Ekonomi Hijau
Ikram yang juga Pj Bupati Halmahera Tengah itu mengingatkan kebijakan hilirisasi sebaiknya disesuaikan dan diarahkan dengan basis wilayah pengelolaan perikanan (WPP).
WPP Negara Republik Indonesia (NRI) digunakan sebagai satuan untuk pengelolaan perikanan secara luas yang mencerminkan karakteristik wilayah dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Fungsinya antara lain untuk pendugaan potensi, konservasi, pengendalian, dan pengawasan.
WPP NRI disusun mengikuti karakteristik, keragaman sumber daya ikan, kaidah toponim laut, kondisi morfologi dasar laut, dan batas maritim Indonesia.
"Dengan basis WPP saya kira bisa memperkuat industri-industri nasional, dengan kekuatan industri maka hilirisasi itu dapat tercapai nilai ekonomi, sosialnya," katanya.
Baca Juga: Hilirisasi SDA Laut Bisa Dilakukan, Banyak Hal Perlu Dibenahi
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hilirisasi sektor perikanan dapat tumbuh dengan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT). Caranya, antara lain melalui pengolahan ikan, distribusi produk perikanan, serta usaha-usaha lain untuk yang akan menyokong produktivitas perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki lima program ekonomi biru meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, pengembangan budi daya perikanan ramah lingkungan khususnya untuk komoditas unggulan ekspor (udang, kepiting, rumput laut, lobster), pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut serta penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
Kebijakan ekonomi biru diharapkan akan mampu memacu tumbuhnya industri hilirisasi sektor perikanan di Indonesia, begitu pula mendorong hilirisasi subsektor perikanan budi daya di Indonesia.
