bakabar.com, BANJARBARU – Dinas Pekerjaan Umum dan Petanaan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan menggelar rapat teknis terkait pemberian rekomendasi gubenur terhadap revisi rencana tata ruang wilayah kota Banjarmasin.
Rapat dilaksanakan di ruang rapat bidang Penataan Ruang dan Pertanahan PUPR Kalsel, Kamis (4/6) siang.
“Pembahasan rapat ini berdasarkan rekomendasi gubernur yang merupakan salah satu syarat dalam persetujuan substansi atas produk rencana tata ruang,” kata Kepala Dinas PUPR Kalsel, Roy Rizali Anwar dalam rilisnya.
Ketetapan tersebut juga sesuai dengan amanat peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Nomor 8 Tahun 2017 terkait pedoman pemberian persetujuan substansi dalam rangka penetapan peraturan daerah.
Adapun pembahasan dalam rapat ini adalah mengenai kesesuaian muatan dan substansi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.
“Berdasarkan hasil rapat tersebut masih terdapat materi dalam RTRW Kota Banjarmasin yang perlu diperbaiki dan dibahas kembali,” lanjut Roy.
Hal ini agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum rapat tim koordinasi penataan ruang daerah Kalsel untuk pemberian rekomendasi gubernur.
“Melalui RTRW Kota Banjarmasin ini, perkembangan Banjarmasin dapat menjadi gerbang pulau Kalimantan dan pusat perkotaan Banjarbakula yang berkarakter,” imbuh dia
Selain itu, kota Seribu Sungai juga memiliki keunggulan pada destinasi alamnya. Pariwisata berbasis sungai dapat mendorong peningkatan pelabuhan, industri, pusat pelayanan, perdagangan dan jasa yang berkelanjutan.
Sebagai informasi, rapat ini dipimpin oleh kepala bidang Penataan Ruang dan Pertanahan. Kemudian juga dihadiri oleh bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kalsel, bidang Bina Marga, bidang Sumber Daya Air, bidang Cipta Karya dan seluruh staff bidang Penataan Ruang dan Pertanahan PUPR Kalsel.
Editor: Puja Mandela
