bakabar.com, JAKARTA - Di pusat nasib tragedi Km 171 Tanah Bumbu makin tak jelas. Kementerian ESDM dan PUPR tak satu frekuensi.
Sepekan setelah pertemuan dengan DPRD Kalsel, Jumat (7/7) lalu, ESDM berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Tapi nyatanya tak jelas.
Ditanya Sekretaris Ditjen Minerba, Iman Kristian Sinulingga enggan memberi pernyataan. Ia melempar ke staf tim koordinasi; Rohyat.
Baca Juga: Polda Kalsel Tak Bersyahwat Mengusut Km 171 Tanah Bumbu
Di sini mentok. Rohyat tak bersedia memberikan informasi hasil pertemuan tersebut.
"Mohon maaf saya tidak mempunyai kewenangan untuk menjelaskan," ujarnya saat dihubungi bakabar.com.
Di sisi lain, pihak Ditjen Bina Marga PUPR mengaku tak pernah mengadakan rapat dengan Minerba. Terutama terkait penyelesaian Km 171 Tanah Bumbu. Setidaknya dari rentang, Senin (10/7) hingga Kamis (13/7) tadi.
"Saya tidak terima info soal ini ya (rapat). Saya juga belum pernah kontak dengan teman-teman Ditjen Minerba soal ini," ujar Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Bina Marga PUPR, Ande Akhmad Sanusi kepada bakabar.com, Kamis (13/7) tadi.
Baca Juga: Antiklimaks Rapat Km 171 di Kementerian ESDM: Berang, Kesal, Kecewa!
Menteri ESDM, Arifin Tasrif juga terkesan tak peduli. Ditanya soal skema pendanaan dan progres penyelesaian Km 171, ia tak punya jawaban.
"Saya tidak pernah lihat. Saya nggak tahu, kirim surat aja soal itu," ujarnya sambil melambaikan tangan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (14/7) tadi.
Fakta itu membuat pemerhati sosial Kalsel, Anang Rosyadi jengah. Ia tak habis pikir. Bisa-bisanya urusan Km 171 ini disepelekan.
"Ini sebenarnya memalukan. Dipermainkan Jakarta begitu lama," ucapnya.
Baca Juga: Tak Ada Tambang Ilegal di Km 171 Tanah Bumbu: Katarak!
Tragedi Km 171 ini nyaris sepuluh bulan berlalu. Pemerintah pusat terkesan tak punya hasrat menangani. Padahal jelas-jelas itu adalah aset nasional. "Seperti diabaikan begitu saja," kesal Anang.
Di bagian ini, Anang meminta Pemprov Kalsel lebih gahar. Jangan lagi mau dipermainkan pemerintah pusat. Rakyat yang kasihan.
"Jangan lagi bicara tentang kewenangan. Ini menyangkut marwah Kalimantan. Jangan mau dipandang sebelah mata," ucapnya.
Intinya, ayo lakukan sesuatu. Jangan sampai makin memalukan.
"Sudah perlu recharging otak. Biar lebih rasional dan pemimpin lokal juga harus mawas diri," tutupnya.
