bakabar.com, SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun merespons adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Paser.
Ia menilai kasus penangkapan berkaitan denagn korupsi itu sebagai pelajaran berharga bagi perangkat pemerintahan daerah agar lebih jujur dan berhati-hati mengelola anggaran.
"Pejabat pemerintahan mesti berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," kata Samsun di Samarinda, Jumat (24/11).
Baca Juga: Harga Pangan Naik, DPRD Kaltim Minta Pemerintah Lakukan Operasi Pasar
Samsun mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi dan mencegah praktik KKN dalam menjalankan sistem pemerintahan. Apalagi hal itu sudah disampaikan dan menjadi musuh bersama.
"Semua pranata dan perangkatnya, sistemnya, sudah ada. Semua pihak tinggal mengikuti sistem yang sudah ada. Tujuannya, tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, termasuk korupsi," ujarnya.
Sebagai informasi, kasus OTT dimaksud terjadi di Kabupaten Paser. Kasud penindakan yang dilakukan oleh KPK yang pertama terjadi di Kalimantan Timur.
Baca Juga: Anggota DPRD Kaltim Bicara Usulan Pemekaran Kutai Timur
Pada 2022, KPK juga menangkap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, terkait dugaan suap proyek infrastruktur di kabupaten itu.
Karena itu, legislator daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu merasa prihatin karena seharusnya pejabat sudah memahami aturan main penggunaan anggaran, termasuk hukum yang bakal diterima jika melakukan penyelewengan.
"Padahal, kalau kita lihat, Kalimantan Timur itu kaya. Potensi sumber daya alamnya besar. Harusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok," ungkap Samsun.
Baca Juga: PAW 2 Anggota DPRD Kaltim untuk Kemaslahatan Masyarakat
Ia mengungkapkan dukungannya terhadap KPK dalam memberantas korupsi, serta mengimbau kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi korupsi di lingkungan mereka.
"Mari kita bersama-sama menjaga Kalimantan Timur agar bersih dari korupsi," ujar yang juga politisi PDI Perjuangan itu. (ADV/DPRD Kaltim)
