bakabar.com, MARTAPURA – Tak ada satu pun legislator DPRD Banjar ngantor saat puluhan aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan berdemo di depan kantor wakil rakyat tersebut, Selasa (29/3).
Peserta demo pun masuk ke gedung dewan, membuka satu per satu pintu ruang komisi dan fraksi. Namun yang tampak hanya beberapa staf sekretariat dan sekretaris dewan (sekwan).
Ternyata seluruh anggota DPRD Banjar yang berjumlah 45 orang, terdiri dari 4 komisi itu sedang kunjungan kerja ke luar daerah sejak Senin (28/3) kemarin hingga Kamis (31/3). Alhasil peserta unjuk rasa hanya ditemui oleh Sekwan, Aslam.
"Sebenarnya kami kecewa tidak ada satu pun anggota dewan, tapi yang penting pesan kami tersampaikan," ungkap Ketua KAKI Kalsel Ahmad Husaini kepada wartawan usai demo.
Ada tiga tuntutan yang mereka sampaikan. Pertama soal pertambangan wilayah HGU PTPN Danau Salak XIII dimana MoU kerjasama dengan PT Mitra Agro Semesta (MAS) untuk sektor perkebunan.
"Namun faktanya untuk sektor pertambangan batu bara. Kami mendapat laporan masyarakat di sana terjadi pencemaran lingkungan dan kerusakan parah," ucap Husaini.
Yang kedua, kata Husaini, masih terjadinya pertambangan batu bara di Desa Bi`ih Kabupaten Banjar.
"Padahal pertambangan PKB2B milik Pemkab Banjar (PT Banjar Intan Mandiri) itu sudah dicabut oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu," katanya.
Ia meminta anggota dewan proaktif mengawasi pertambangan di daerah agar tidak merugikan masyarakat.
Ketiga, LSM KAKI juga menyoroti perjalanan dinas DPRD Banjar. Menurutnya, kunjungan kerja tersebut hanya bersifat klarifikasi saja dan yang terjadi adalah kerugian negara.
"Harapan masyarakat output dari perjalanan dinas tersebut nyata memberikan kontribusi dan berimplikasi dengan pembangunan di Kabupaten Banjar," tegasnya.
Husaini mengatakan pihaknya bakal berdemo lagi jika dalam 10 hari ke depan tuntutan mereka tidak digubris.
Sementara, Sekwan DPRD Banjar, Aslam mengatakan seluruh komisi berangkat kunjungan kerja ke luar daerah sejak Senin (28/3) kemarin. Sayangnya, ia tidak menyebut ke mana tujuan kunker.
"Kebetulan ada demo ini karena lebih dulu jadwalnya (kunker), jadi mohon maaf tidak bisa mendampingi, dan kami dari Sekwan yang mendampingi," ungkap Aslam.
Namun dari data yang media ini terima, Komisi I bertolak ke Jawa Timur. Kunjungan ke DPRD setempat terkait pemutakhiran data penduduk. Sedang Komisi II ke Provinsi Bali mengunjungi DPRD terkait Raperda Desa Wisata.
Kemudian Komisi III ke Jabodetabek terkait penyelenggaraan dan pembinaan pemakaman pribadi, dan Komisi IV juga ke Provinsi Bali terkait peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kota layak anak.
