Mayoritas anggota DPRD Kabupaten Banjar mengajukan hak angket akibat kisruh mutasi Sekretaris Dewan (Sekwan) yang cacat hukum.
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Banjar.
Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi mengatakan ia serius akan melaporkan dugaan penyelewangan perjalanan dinas (perjadin) DPRD Banjar.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof Dr HM Hadin Muhjad SH MHum, menyoroti isu korupsi Perjadin DPRD Kabupaten Banjar.
Kurang satu anggota dewan, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar gagal dilaksanakan dan harus dijadwalkan lagi, Rabu (13/9/2023).
Rapat Paripurna DPRD Banjar dengan agenda pembahasan dan pengambilan putusan Raperda APBD Perubahan 2023 ditunda sementara.
Kejaksaan Negeri (Kejari) telah menghentikan penyelidikan dugaan korupsi perjalanan dinas (perjadin) anggota DPRD Kabupaten Banjar tahun anggaran 2020 - 2021.
Rusdi dari fraksi PDI-P dan Suriani dari Partai NasDem resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Banjar sisa periode 2019 - 2024.
Diusut sejak Mei 2022, kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (Perjadin) anggota DPRD Kabupaten Banjar resmi diberhentikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari).
Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mendesak Kejaksaan Agung RI menetapkan tersangka perjalanan dinas DPRD Kabupaten Banjar.
Air PTAM Intan Banjar Macet, Warga Jalan Tembikar Kecamatan Kertak Hanyar Diminta Sabar 5 Bulan Proses Pengerjaan Pipa
Situasi rapat Paripurna DPRD Banjar sempat memanas lantaran anggota dewan tiba-tiba membahas soal anggaran stunting, meski tidak masuk dalam agenda, Jumat (31/5
Mayoritas anggota DPRD Kabupaten Banjar mengajukan hak angket akibat kisruh mutasi Sekretaris Dewan (Sekwan) yang cacat hukum.
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Banjar.
Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi mengatakan ia serius akan melaporkan dugaan penyelewangan perjalanan dinas (perjadin) DPRD Banjar.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof Dr HM Hadin Muhjad SH MHum, menyoroti isu korupsi Perjadin DPRD Kabupaten Banjar.
Kurang satu anggota dewan, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar gagal dilaksanakan dan harus dijadwalkan lagi, Rabu (13/9/2023).
Rapat Paripurna DPRD Banjar dengan agenda pembahasan dan pengambilan putusan Raperda APBD Perubahan 2023 ditunda sementara.
Kejaksaan Negeri (Kejari) telah menghentikan penyelidikan dugaan korupsi perjalanan dinas (perjadin) anggota DPRD Kabupaten Banjar tahun anggaran 2020 - 2021.
Rusdi dari fraksi PDI-P dan Suriani dari Partai NasDem resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Banjar sisa periode 2019 - 2024.
Diusut sejak Mei 2022, kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (Perjadin) anggota DPRD Kabupaten Banjar resmi diberhentikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari).
Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mendesak Kejaksaan Agung RI menetapkan tersangka perjalanan dinas DPRD Kabupaten Banjar.
Air PTAM Intan Banjar Macet, Warga Jalan Tembikar Kecamatan Kertak Hanyar Diminta Sabar 5 Bulan Proses Pengerjaan Pipa
