bakabar.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa saat ini, pihaknya telah menetapkan tiga skala prioritas untuk fokus pada penurunan angka kemiskinan.
Penurunan angka kemiskinan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang genjar dijalankan pemerintah. Selain kemiskinan, reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi dalam negeri dan mendorong pengembangan digitalisasi penalayanan publik.
“kita fokus pada skala prioritas, karena tidak mungkin semua dikerjakan. Kepala dinas harus tahu skala prioritasnya, sehingga capaian kinerja lebih fokus dan terukur. Kalau kita tidak punya skala prioritas, semua sumberdaya pasti tidak akan optimal dampaknya ke masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, minggu (19/02).
Baca Juga: PANRB Bersama Telkom Bangun Ekosistem Pelayanan Digital
Anas mencontohkan, misalnya bisa dipilih tiga prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan peningkatan kualitas SDM.
“Dengan prioritas itu, maka hampir semua sumberdaya diarahkan ke sana. Contohnya program olahraga harus dikaitkan dengan pariwisata, jadilah sport tourism, karena pariwisata menjadi prioritas,” ujar jelasnya.
Penetapan skala prioritas tersebut, kata Anas, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo. Menurutnya dalam setiap fase kepemimpinan selalu memiliki skala prioritas yang jelas.
Kementerian PANRB, juga sebelumnya telah menetapkan tujuh skala prioritas. Tapi, pemangkasan pada prioritas proses bisnis layanan kepegawaian, penerapan reformasi birokrasi tematik, akselerasi MPP Digital.
Baca Juga: Kalahkan Banjarmasin, Banjarbaru Raih IPM Tertinggi se-Kalsel
Kemudian penguatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan IKN dan DOB Papua, serta transformasi sistem pendidikan ASN.
Lalu untuk tahun 2023, kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian/lembaga dan Pemda yang sebelumnya memuat 259 komponen pertanyaan, kini disederhanakan agar semua fokus pada dampak.
Jadi tidak hanya administrasi laporan, yaitu pada 27 indikator hasil, seperti penurunan kemiskinan, stunting, penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan sebagainya.
“Misalnya seperti pada Kabupaten Malang sudah cukup bagus. Kemiskinan sudah satu digit, di level 9 persen. Nanti kita lihat hasilnya, dengan strategi yang pas dan fokus skala prioritas, InsyaAllah akan terus turun,” tutupnya.
