bakabar.com, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalsel menyatakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3) lalu adalah abal-abal.
DPD Demokrat Kalsel tak mengakui KLB tersebut, termasuk menolak penetapan Moeldoko sebagai ketua terpilih.
DPD Demokrat Kalsel menyatakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih sebagi ketua umum yang sah.
Di hari yang sama, Partai Demokrat menggelar langsung mengambil langkah pengamanan kader melalui apel siaga. Tak terkecuali di DPD Demokrat Kalsel.
Para pengurus Dewan Perwakilan Cabang (DPC) yang berada di 13 kabupaten/kota di Kalsel diundang. Namun rupanya tak semua datang.
Saat itu hanya ada lima DPC yang datang. Mereka adalah DPC Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, dan Balangan.
Sementara yang tak mendatangi undangan, yakni DPC Tapin, HST, HSS, HSU, Tabalong, Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Barito Kuala.
“Ketika apel siaga, yang hadir lima, artinya ada delapan yang tak hadir. Inilah mengapa ditengarai mereka di sana [KLB],” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel, Rusian, Minggu (7/3).
bakabar.com pun behasil memperoleh data-data pengurus DPC Partai Demokrat Kalsel yang ditengarai menghadiri KLB tersebut.
Dari sumber terpercaya bakabar.com itu, membeberkan ada 9 orang menghadiri KLB.
Data itupun dicoba untuk dikonfirmasi ke Rusian, apakah benar mereka yang menghadiri KLB? “Kurang Lebih begitu,” ujar Rusian.
Mereka yakni, Ketua DPC Tanah Bumbu, Roni Reza, Ketua DPC Barito Kuala, H Rohan, Ketua DOC Tabalong, Masrudin.
Kemudian Sekretaris DPC HSS, Saukani, Ketua DPC HST, Yofie Rachman, Sekretaris DPC Kotabaru, M Syaiful Anwar, Sekretaris DPC Tapin Hanafi Gobet, dan M Alamsyah.
“M Alamsyah dulu memang pengurus. Tapi pas mendaftar sebagai caleg, dia ikut di Parpol lain. Kalau begitu otomatis dianggap bukan anggota lagi,” beber Rusian.
Rusian bilang, ke 8 anggota tersebut saat ini sudah berada di Banua. Namun hingga saat ini DPD masih belum melakukan komunikasi kepada yang bersangkutan guna klarifikasi.
“Karena yang menangani langsung di pusat,” imbuhnya.
Hingga saat ini, lanjut Rusian DPP telah melakukan investigasi terkait keterlibatan 8 pengurus DPC itu di KLB. Namun, DPD masih menunggu langkah selanjutnya dari pusat.
“Untuk sanksi kami masih menunggu DPP. Sanksi apa yang akan diberikan. Apakah lisan, tertulis, peringatan, atau pemecatan,” kata Rusian.
Lebih jauh dijelaskan Rusian, saat ini Partai berlambang bintang mercy itu masih terus melakukan apel siaga sebagai langkah pengamanan terhadap kader.
“Hari ini apel siaga lagi zoom seluruh Indonesia dan esok. Rapat siaga untuk mengamankan kader kita, apa lagi nyumbang tanda yang ke sana,” pungkasnya.
