bakabar.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) beras untuk 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) tidak ada kaitannya dengan partai politik.
Menurut Airlangga bantuan pangan yang diberikan merupakan murni program pemerintah yang sebenranya sudah berlangsung seperti sebelum-sebelumnya.
"Ini program Pemerintah dan diberikan kepada masyarakat langsung. Ini sudah berlangsung selama pemerintahan ini memberikan program," kata Airlangga di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/1).
Baca Juga: Respons Gibran Bansos Ditunda di Tahun Politik: Keputusan Bukan di Saya
Airlangga menambahkan bansos sudah dilaksanakan sesuai dengan program yang telah diinisiasi Pemerintah dari jauh-jauh hari. Oleh karena itu, program bansos tidak dapat dihentikan begitu saja.
"Semua ini telah dilaksanakan dari program yang bergulir. Pemilu kan tidak bisa semuanya kami stop, karena ini kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan pemilu," tegasnya Airlangga.
Selain itu, ditegaskan bahwa pemerintah akan tetap mendistribusikan bansos dalam rangka menjaga daya beli dan menurunkan inflasi.
Baca Juga: Risma Tegaskan Tak Ada Bansos Berupa Barang, Hanya Uang Tunai
"Jadi, Pemerintah akan melanjutkan upaya untuk menjaga daya beli dan menurunkan inflasi. Menurunkan inflasi merupakan upaya untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kan nggak bisa diberhentikan karena adanya pemilu," tambahnya.
Mengenai warga yang belum mendapat bansos, Airlangga mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan data untuk warga yang berhak menjadi PBP.
"Justru yang belum kebagian itu kami lihat datanya. Biasanya, yang dipermasalahkan masyarakat adalah kepala desanya," tukasnya.
