bakabar.com, CANBERRA– Petani buah naga di Australia utara mengeluhkan anjloknya harga komoditi mereka menyusul serbuan buah impor dari Vietnam dan Indonesia. Mereka tak yakin bisa mempertahankan perkebunannya.
Buah naga pertama kali diperkenalkan secara komersial di Australia pada bulan September 2017, setelah pemerintah mengizinkan masuknya impor dari Indonesia.
Petani di Kota Darwin, Vuong Nguien, mengaku meningkatnya persaingan buah impor kemungkinan memaksanya meninggalkan industri ini.
“Pada tahun pertama masuknya impor, harga turun 30 persen. Tahun ini turun minimal 40 persen lagi. Bayangkan saja seperti apa tahun depan,” katanya kepada ABC Rural.
“Bila terus berlanjut, keluargaku tidak akan bertahan. Tidak menguntungkan lagi dan tak ada gunanya menanam buah jika tidak ada yang beli."
Vuong tadinya berencana, kelak akan mewariskan perkebunannya ke anak-anak mereka. Namun kini rencana itu buyar sudah. “Kami bahkan mungkin tak akan ada di sini dua tahun mendatang,” katanya.
Vuong dan istrinya Lisa merupakan salah satu petani buah naga terbesar di Australia, memiliki 3.000 pohon dan berencana memperluas kebun mereka. Rencana tersebut kini ditunda sampai waktu yang belum jelas.
Vuong mengaku tidak bisa berkompetisi dengan buah impor yang biaya produksinya jauh lebih murah, berbanding 10 sen per kilogram dengan 5-10 dolar per kilogram.
“Biaya produksi kami tinggi. Kami harus disertifikasi dan diatur. Sementara buah dari Vietnam sebagian besar hasil dari pekarangan petani di sana,” katanya.
Dia mengaku petani buah naga di Australia khawatir dengan masa depan mereka.
“Ajaib jika kami bisa bertahan selama tiga hingga lima tahun ke depan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pertanian David Littleproud mengatakan perdagangan selalu dua arah.
“Australia adalah negara dengan 25 juta penduduk namun menghasilkan produksi makanan yang cukup untuk 75 juta penduduk. Petani kita jelas bergantung pada perdagangan,” katanya.
Baca Juga: Penyerangan Kadivpas Kemenkumham Kalsel Diduga Orang 'Dalam', Kakanwil Ogah Bela
"Jika kami tidak adil terhadap negara lain, maka resikonya kita akan dibalas oleh mereka serta juga melanggar ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia."
Sumber: Detik.com
Editor: Muhammad Bulkini
