bakabar.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan tidak ada yang tertinggal dalam transisi energi di Indonesia agar seluruh segmen masyarakat dapat menerima manfaatnya.
Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan hal itu di Paviliun Indonesia pada World Economic Forum (WEF) yang digelar di Davos, Swiss, pada Minggu (22/1).
Hal itu merupakan komitmen global dan menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan dari Business 20-Task Force Energy, Sustainability, and Climate (B20-TF ESC) dalam gelaran G20 November 2022 di Bali.
"Ada enam kebijakan tetapi tujuan utamanya adalah tidak ada yang tertinggal dalam masa transisi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah," terang Nicke.
Baca Juga: Warung Tak Bisa Jual Gas 'Melon' Elpiji 3 Kg, Pertamina Beri Penjelasan
B20-TF ESC, menurut Nicke, melahirkan enam rekomendasi kebijakan untuk mempercepat transisi energi yang mengakomodasi tantangan, peluang, dan risiko yang terkait peningkatan transisi yang adil dan teratur di negara berkembang.
6 Rekomendasi Transisi Energi
Nicke yang juga menjabat co-Chair B20-TF ESC pada G20 tahun 2022 itu mengatakan Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang memegang Presidensi G20. Rekomendasi tersebut diperlukan untuk mempercepat transisi energi.
Enam rekomendasi kebijakan tersebut, di antaranya secara progresif meningkatkan kuantum, prediktabilitas, dan kemudahan aliran pembiayaan ke negara-negara berkembang.
B20-TF ESC juga harus memastikan partisipasi UMKM dalam kegiatan transisi energi dengan pembiayaan dan capacity building. Berikutnya, harus memfasilitasi adopsi teknologi oleh rumah tangga dan UMKM untuk penggunaan energi yang efisien, bersih, dan modern.
Baca Juga: Indonesia Percepat Transisi Energi demi Net Zero Emission 2060
Rekomendasi kebijakan lain yang diperlukan, lanjut Nicke, yakni percepatan penerapan solusi akses listrik terintegrasi, termasuk "off-grid" dengan partisipasi masyarakat dan elektrifikasi berbasis "grid" untuk memperluas akses energi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Oleh karena itu, satuan tugas (satgas) harus menerapkan kebijakan dengan memastikan transisi yang teratur di sumber energi primer.
Terakhir ialah perlunya kebijakan untuk mendukung inovasi teknologi iklim dengan mendukung start-up dan riset universitas dengan teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia yang terampil, pengetahuan, dan sharing facility.
Satgas Transisi Energi
Satuan tugas (satgas) transisi energi memiliki tiga prioritas, seperti mempercepat penggunaan energi berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau serta meningkatkan keamanan energi. Oleh karena itu, kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang
Baca Juga: Menteri ESDM Bertemu CEO Hitachi Energy, Jelaskan Transisi Energi Indonesia
"Kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang diperlukan sebagai key enabler untuk mencapai tiga prioritas tersebut," ujar Nicke.
B20, ungkap Nicke, berperan sebagai katalis dan mendorong perusahaan atau negara untuk menjalin kemitraan global. Setidaknya, ada 36 kesepakatan kemitraan yang melibatkan 11 negara dengan potensi nilai proyek sekitar 11,5 miliar dolar AS yang dijabarkan di B20-TF ESC.
Selain itu, terdapat pula 12 peluang kemitraan, lima acara business matching dan dua kolaborasi dengan platform investasi dalam business matching avenue di B20-TF ESC.
Baca Juga: Tinggalkan Batu Bara, Adaro Diversifikasi Bisnis Energi Terbarukan
"Oleh karena itu, aksi bisnis tersebut ditempuh melalui kemitraan global untuk mewujudkan rekomendasi kebijakan," terangnya.
B20-TF ESC merupakan gugus tugas yang dihasilkan oleh keterlibatan kelompok B20 pada forum G20, di mana Indonesia bertindak sebagai presiden pada tahun 2022.
Gugus tugas menangani masalah yang berkaitan dengan energi, keberlanjutan, dan iklim dalam upaya bersama negara-negara anggota untuk mengatasi perubahan iklim.
