bakabar.com, BATULICIN – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat untuk mencari solusi kelangkaan gas LPG di Bumi Bersujud.
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat untuk mencari solusi kelangkaan gas LPG di Bumi Bersujud.para agen dan pangkalan LPG, serta pihak Pertamina, Senin (24/5).
Kepala Disdagri Tanah Bumbu, Deny Haryanto, dalam pemaparan awalnya menyebutkan hanya ada 5 poin yang bisa untuk mengatasi kelangkaan LPG di Tanah Bumbu.
“Lima poin yang bisa menjadi solusi, yaitu kita harus mengusul penambahan armada angkutan dari pertamina, merevisi perbup terkait siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi LPG, penyaluran LPG harus melibatkan aparatur desa melalui kartu kendali, penerima LPG harus benar rumah tangga berpenghasilan di bawah Rp 1,5 juta, para nelayan dan usaha mikro,” bebernya.
Selain itu, kata Deny, setiap pendirian pangkalan harus diketahui dan mendapatkan rekomendasi pemerintah kabupaten.
Deny juga mengatakan pasokan LPG untuk Kabupaten Tanah Bumbu sudah terakomodir dengan baik, termasuk kestabilan harga.
Namun menurutnya, semua juga perlu waspada, bukan hanya dengan adanya musibah yang menyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga LPG, namun ada momen momen tertentu yang bisa membuat harga LPG juga naik.
Dewan Tanbu saat menggelar rapat solusi kelangkaan LPG. Foto-Humas DPRD Tanbu.
“Untuk itulah, kita disini bersama mencari solusi agar tidak ada kenaikan harga LPG, khususnya yang bersubsidi. Karena kalau dibilang langka, pasokan LPG untuk Kabupaten Tanah Bumbu sudah sangat besar, apalagi ada penambahan untuk tahun 2021 ini,” tuturnya.
Sesuai usulan yang disampaikan ke Pertamina, Tanah Bumbu mendapat tambahan kuota sebanyak 417.564 tabung.
Selain itu, Tanah Bumbu juga mendapat tambahan agen penyuplai ke pangkalan yang semula hanya 4 agen kini menjadi 7 agen yang akan menyuplai semua pangkalan se Tanah Bumbu.
“Untuk hal kelangkaan LPG sangat kecil terjadi, tinggal kita menekan harga dan menstabilkannya di pasaran. Ada keinginan agar harga LPG di kios kios bisa seragam, tergantung dari harga HET pangkalan di wilayahnya, sehingga nantinya kita bisa melakukan tindakan jika harga yang mereka jual terlalu tinggi dari kesepakatan antar wilayah,” ujarnya.
Deny menambahkan, data sementara pangkalan yang melayani warga se Tanah Bumbu ada sebanyak 279 pangkalan. Yakni Kecamatan Kusan Hulu 15 pangkalan, Kusan Hilir 37 pangkalan, Karang Bintang 16 pangkalan, Kuranji 8 pangkalan, Batulicin 28 pangkalan, dan Simpang Empat 45 pangkalan.
Kemudian Sungai Loban 22 pangkalan, Angsana 19 pangkalan, Mantewe 19 pangkalan, Satui 46 pangkalan, Kusan Tengah 17 pangkalan, dan Teluk Kepayang 7 pangkalan.
Rapat juga dihadiri anggota dewan lainnya, Haris Fadillah, Asri Noviandani dan Rejekinta Opusunggu.
