bakabar.com, BANJARMASIN – Sempat diwarnai aksi walk out oleh Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, namun 9 tuntutan mahasiswa bakal dikirim ke Sekretariat Presiden dalam tempo 7 hari.
“Sudah berkomunikasi dengan Sekretariat Presiden,” kata Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Senin (30/8) sore.
Ia dan ketua Komisi IV, H M Lutfi Saifuddin, menandatangani nota perjanjian dengan mahasiswa.
Supian mengaku siap mundur dari jabatan jika Janjinya tak ditepati.
Sebelumnya, Supian HK sempat naik pitam lantaran mahasiswa minta DPRD Kalsel berjanji untuk tegaskan soal pengaturan surat.
Mahasiswa mendesak DPRD Kalsel tak hanya bertugas mengirimkan surat tapi juga menyampaikan aspirasi itu langsung pada Presiden Joko Widodo dan DPR RI
“Kami begitu surat ada, dalam satu minggu sudah sampai ke sana. Kalau tidak sampai silakan demo kembali,” ucap Supian dengan nada yang meninggi.
Ucapan itu pun di respon mahasiswa dengan pertanyaan.
“Kalau tidak sampai?,” tanya mahasiswa.
“Silakan turun kembali” jawab ketua Dewan.
Merasa jawabannya tak dipublis diejek Supian HK naik pitam sambil berujar, “Anda pun tak memilih saya waktu itu.”
Ucapan itu pun membuat mahasiswa merespon dengan ucapan mereka juga bagian dari rakyat.
Supian pun menyampaikan mahasiswa adalah bagian dari penerus bangsa, ia mau ada etika saat menyampaikan pendapat.
Tak lama setelah itu ia pun berdiri dan meninggal aksi mahasiswa gabungan tersebut.
Sebelumnya upaya audiensi telah digelar antara dua belah pihak. Mahasiswa menilai pemerintah lamban dalam penanganan Covid-19 dan vaksin.
Lebih dari satu jam tanya jawab mahasiswa itu berlangsung di tengah jalan. Hingga akhirnya mahasiswa minta DPRD Kalsel untuk segera sampaikan aspirasi.
Berikut pernyataan sikap yang disampaikan oleh mahasiswa:
1. Menuntut pemerintah mempercepat pelaksanaan vaksinasi gratis secara merata untuk masyarakat dengan selalu mengedepankan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.
2. Menuntut pemerintah menjamin pembiayaan kesehatan untuk masyarakat seperti tes diagnosa Covid-19, pemberian suplemen kesehatan pasca vaksin, memberikan jaminan rehabilitasi secara utuh; mulai dari pemenuhan kebutuhan makan, ekonomi dan kebutuhan medis pascavaksin bagi rakyat, khususnya kelompok rakyat rentan, seperti, buruh, nelayan, pedagang kaki lima dan lain-lain, dan jaminan biaya pengobatan pasien Covid-19, termasuk pasien yang melakukan isolasi mandiri.
3. Menuntut pemerintah menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat selama pandemi covid-19 melanda sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2018.
4. Menuntut pemerintah menerapkan kebijakan karantina wilayah sebagaimana amanat UU No 6 Tahun 2018.
5. Menuntut pemerintah menjamin pemberian pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang berkeadilan dan berperikemanusiaan selama pandemi Covid-19.
6. Menuntut pemerintah untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang progresif dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19.
7. Menuntut pemerintah meningkatankan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan, terutama dalam menunjang upaya percepatan penanggulangan pandemi Covid-19.
8. Menuntut pemerintah untuk memperjelas dan menjamin pengelolaan limbah penanganan Covid-19.
9. Menuntut pemerintah meningkatkan jaminan ketersediaan alat kesehatan, farmasi, dan makanan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 14.00 Wita itu berakhir sesudah azan magrib. Mahasiswa sempat menggelar aksi diam setelah kesepakatan dicapai.
Selanjutnya, Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel bakal berangkat ke Jakarta untuk sampaikan aspirasi itu pada Presiden Joko Widodo.
