bakabar.com, JAKARTA - Pengamat militer dari ISESS, Khairul Fahmi mempertanyakan pola rekrutmen Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) buntut kasus pembunuhan terhadap Imam Masykur.
Sebab salah satu dari tiga pelaku pembunuhan merupakan anggota Paspampres. Maka ia mendesak perlunya tinjauan rekam jejak di luar kedinasan bagi para anggota Paspampres.
"Nah ini saya kira yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa personel-personel Paspampres ke depannya lebih terjaga integritas moralnya dan profesionalismenya," kata Khairul kepada bakabar.com, Rabu (30/8).
Baca Juga: Rekan Masykur: Anggota Paspampres Sering Peras Toko Obat Ilegal di Tangsel
Baca Juga: DPR Minta Anggota Paspampres Pembunuh Masykur Dihukum Berat
Menurut Khairul, kasus penculikan dan pembunuhan Imam Masykur menjadi pertanda bahwa Paspampres perlu berbenah.
Selain memastikan keamanan dan keselamatan Presiden, Paspampres juga di luar kedinasan tak terlibat tindak pidana.
Untuk itu ia mendorong adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap anggota Paspampres. Sebab tak hanya mencoreng institusi, melainkan menebar pengaruh kesatuan yang berdampak pada indikasi tindak pidana.
"Jadi jangan sampai pengawasan itu sifatnya sekadar dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab saja, tetapi juga memang dilakukan untuk menjaga benar-benar supaya tidak ada hal-hal buruk di lingkungan TNI termasuk oleh anggota-anggotanya," pungkasnya.
Baca Juga: Imparsial: 3 Anggota TNI Pembunuh Masykur Harus Diseret ke Peradilan Umum
Diketahui, Nasib malang menimpa seorang pemuda bernama Imam Maskur (25) asal Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura, Bireuen, Aceh. Dirinya dianiaya hingga tewas oleh anggota Paspampres dan kedua rekannya yang juga anggota TNI.
Penculikan dan penganiayaan disinyalir dilakukan atas dasar mencari uang tebusan. Hal itu pun dikonfirmasi oleh Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar.
"Sejauh ini motifnya uang tebusan," ujar Irsyad Hamdie kepada wartawan, Senin (28/8).
