bakabar.com, JAKARTA – Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) Margo Yowono pesimistis terhadap target angka kemiskinan ekstrem nol persen dan kemiskinan 7 persen pada 2024 dapat tercapai seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
Merujuk data BPS, jumlah kemiskinan ekstrem pada Maret 2022 telah mencapai 2,04 persen dan sulit untuk didorong menjadi nol persen. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen. Angka itu jauh lebih tinggi ketimbang target pemerintah 7 persen pada 2024.
“Dari tren data sepertinya agak sulit untuk mencapai 7 persen, dan kemiskinan ekstrem di 2,76 persen di 2022 menjadi 0 persen di 2024. Kalau dari tren datanya sulit rasanya,” ujar Margo dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (30/1).
Kendati sulit, menurut dia, pemerintah masih bisa melakukan penurunan angka kemiskinan secara bertahap melalui perbaikan sistematis. Misalnya dengan melakukan perbaikan pusat data. Tujuannya untuk membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan bagi keluarga miskin.
Baca Juga: Beda Jokowi-BPS Soal Kemiskinan di Indonesia, Naik Atau Turun?
"Target 2024 mungkin sangat sulit dicapai, tapi melalui perbaikan pusat data, maka akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan," ujarnya
Dia menambahkan, "Tapi kita perlu berupaya melakukan percepatan, melakukan tata kelola baru agar target 2024 bisa dicapai baik untuk kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem,” tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan terdapat 14 provinsi dengan angka kemiskinan ekstrem tinggi dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 2 persen. Presiden lalu memerintahkan untuk menyelesaikan permasalahan angka kemiskinan ekstrem tersebut.
Baca Juga: BPS Ungkap Enam Pemicu Kenaikkan Inflasi Global di 2022
Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah menargetkan tahun 2024 di Indonesia sudah tidak ada lagi warga yang mengalami kemiskinan ekstrem.
Pemerintah kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang menugaskan 28 kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah mengambil langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
