bakabar.com, JAKARTA - Aksi tak elok dilakukan seorang politikus di Bontang, Kalimantan Timur. Bimbingan teknis yang didanai APBD jadi sarana kampanye.
Politikus itu adalah Udin Mulyono. Sosok yang cukup dikenal di Kota Taman ini mendaku sebagai orang kepercayaan Wali Kota Basri Rase.
Mesti tak gamblang. Secara tersirat ia meminta dukungan politik ke peserta bimtek. Yakni para ketua RT.
Baca Juga: Bawaslu Jabar: Ada 67 Pelanggaran Pemilu, Terbanyak soal Netralitas ASN
Baru-baru ini mereka semua diberangkatkan guna bimtek oleh Pemkot Bontang. Tak main-main jumlahnya. Mencapai ratusan ketua RT.
Ada yang ke Bali, Balikpapan hingga Makassar. Di Bali, misalnya, bimtek digelar di Sense Sunset, sebuah hotel di kawasan elit Seminyak.
Di ruang Balle Meeting Room itu, Rabu (24/1) kemarin, bimtek digelar. Bertemakan pelatihan dan peningkatan SDM untuk penguatan kurikulum Merdeka.
Tak cuma di Sense Sunset, bimtek juga digelar di kawasan pusat inti bisnis Bali lainnya; Hotel Prime Biz Kuta, Senin (22/1). Temanya peningkatan SDM RT.
Nah, di Prime Biz pemerintah mengundang Udin sebagai salah satu pemateri. Namun di luar tema, Udin justru berbicara politik di hadapan 87 ketua RT.
"Saya sebagai orang politik, saya juga minta tolong," ucap Udin membuka pembicaraan ke peserta bimtek di Bali dikutip bakabar.com dalam sebuah rekaman salah seorang peserta.
Baca Juga: BREAKING! Kadisdik Kalsel Madun Dihukum Berat
Selain Udin dan para ketua RT, hadir pula lurah Bontang Baru dan narasumber dari Universitas Mulawarman. Juga staf ahli bidang pemerintahan dan hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang Deddy Haryanto.
Bimtek dibuka dengan sambutan. Dalam sambutan, Deddy menyebut APBD Bontang tahun 2024 berhasil menembus Rp2,8 triliun. Pada APBD Perubahan 2024 angkanya diproyeksikan naik lagi.
Anggaran tersebut memang sangat besar dengan jumlah 3 kecamatan dan 15 kelurahan di Bontang. Memberangkatkan ketua RT, kata Deddy, sebagai salah satu bukti pemerintah komit meningkatkan SDM RT.
“Alhamdulillah karena anggaran mencukupi sekali-sekali bimtek ke luar daerah yang sudah disepakati eksekutif dan legislatif, jadi tak perlu dikaitkan dengan macam-macam,” terang Deddy.
Deddy kemudian mengakui RT sebagai ujung tombak pemerintah. "Penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah," jelasnya.
Tiba giliran Udin. Secara terbuka Udin kemudian mengaku sebagai bagian dari tim pemenangan Wali Kota Bontang, Basri Rase.
"Saya berjuang untuk bapak, bapak juga harus bantu saya," ucapnya di hadapan ketua RT se-Bontang Kuala, Bontang Baru, hingga Api-Api itu.
Lihat postingan ini di Instagram
Udin selanjutnya menyerukan para ketua RT memenangkan kembali Basri Rase. Agar bisa menjabat wali kota dua periode.
Eks Ketua KONI Bontang yang pernah terjerat kasus korupsi dana hibah ini mengiming-imingi para ketua RT kenaikan gaji. Ia terdengar menjanjikan Rp1,5 juta dari saat ini Rp1,1 juta saja.
Iming-iming itu lalu berlanjut dengan permintaan. Bahwa ketua-ketua RT itu mesti memastikan sang wali kota menang di Pilkada mendatang.
"Mungkin sudah paham lah ya. Saya janji, Pak. Bapak nanti bisa catat semua. Ini saya sudah laksanakan. Kita usahakan tahun ini," ucap Udin disambut riuh semangat peserta bimtek.
Pemkot Bontang baru tadi memboyong semua ketua RT mengikuti bimtek, bukan cuma mereka yang ada di Bontang Baru, Bontang Kuala, dan Api-Api. Rangkaiannya bertahap. Digelar mulai Januari hingga Februari. Atau sebelum Pemilu 2024 yang tinggal hitungan hari bergulir.
Bimtek menggunakan APBD murni 2024. Pagunya sekitar Rp2,2 miliar. Rinciannya; Kecamatan Bontang Selatan diikuti 201 ketua RT. Biayanya total biaya Rp904.500.000.
Baca Juga: Sindir ASN hingga Aparat soal Netralitas, Megawati: Biarin Saya Diamuk!
Kemudian Kecamatan Bontang Barat. Diikuti 93 RT. Biaya Rp418.500.000. Terakhir adalah Kecamatan Bontang Utara. Diikuti sebanyak 205 ketua RT dengan biaya Rp922.500.000.
Sejauh ini bimtek sudah terlaksana untuk dua kecamatan. Bontang Selatan dan Utara. Tujuannya Bali dan Makassar.
Selain bimtek RT, Pemkot Bontang juga menggelar kegiatan serupa di masing-masing OPD. Sasarannya warga biasa. Total anggaran yang digunakan mencapai Rp5,5 miliar.
Hingga Sabtu siang ini (27/1) bakabar.com terus mencoba mengonfirmasi Udin. Namun ketua ormas Pusat Hubungan Masyarakat atau PHM Bontang itu belum merespons pesan singkat maupun panggilan telepon media ini.
Manuver Udin mengiming-imingi janji politik dinilai Pakar Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah tak elok. Terlebih pada sebuah acara yang digelar menggunakan anggaran negara.
"Mestinya yang bersangkutan dipanggil dan diperiksa Bawaslu dulu untuk memastikan apakah ada pelanggaran bahkan delik pidana pemilu di peristiwa itu atau tidak," jelas Castro, sapaan Herdiansyah.
Kalaupun tidak masuk dalam UU pemilu, kata dia, bisa masuk ke UU pemerintahan daerah. "Intinya, kendatipun [Udin] bukan pejabat secara langsung, namun dia adalah master mind-nya, maka intensi itu bisa masuk dalam pelanggaran," jelas Castro.
Lantas bagaimana RT harus bersikap? Castro melihat RT ialah mitra pemerintah. Bukan organisasi pemerintah secara langsung, namun RT memiliki potensi mengarahkan warga untuk memilih calon tertentu.
Baca Juga: Bawaslu RI Temukan Pelanggaran Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024
“Untuk menjamin netralitasnya. Perangkat RT sama sekali tak boleh memiliki preferensi politik secara terbuka,” jelas Castro.
Terlebih bagi mereka yang berstatus caleg, sebaiknya mundur dari pengurus RT. Ia pun mendorong agar pemerintah mengeluarkan edaran tegas.
"Bawaslu harus aktif pengawasi pengurus RT," jelas Castro.
Ancam Lurah
Di Bontang, tak pernah ada lagi wali kota dua periode selepas Andi Sofyan Hasdam. Ia menjabat periode 2021-2011.
Wali kota selanjutnya Adi Darma hanya bertahan satu periode. Mencalonkan diri untuk yang kedua, ia kalah suara dengan Neni Moerniaeni tak lain istri dari Hasdam. Dia kala itu menggandeng Basri Rase sebagai wakilnya.
Udin Mulyono adalah sosok yang cukup dikenal masyarakat Bontang. Pengaruhnya membesar setelah Basri Rase menumbangkan petahana dalam pemilu sebelumnya, Neni Moerniaeni.
Baca Juga: Mama Rosi Desak Gubernur Kalsel Eksekusi Kadisdik Madun
Neni dan Basri memang pecah kongsi. Sebelum merapat di kubu Basri, Udin juga turun gelanggang kampanye memenangkan Hasdam.
Perjuangan Neni untuk meneruskan jejak suaminya Sofyan Hasdam kandas setelah kalah dari Basri. Secara mengejutkan Basri yang menggandeng istri Adi Darma mantan wali kota Bontang menang. "Saya sudah aktif sejak di zaman Pak Sofyan Hasdam," ujar Udin ke peserta bimtek.
Menurutnya, pembangunan di seluk-beluk Bontang belum maksimal. Karenanya, perlu agar Basri Rase terpilih lagi.
Penelusuran bakabar.com, ternyata bukan cuma di bimtek saja. Pertengahan Januari tadi, Udin juga pernah menekan lurah agar memilih PKB. Salah satunya Lurah Belimbing, Bontang Barat, Dwi Andriyani.
Lewat pesan WhatsApp, Udin menuntut agar memilih PKB, partai di mana Basri menjabat sebagai ketua DPC Bontang.
"Apa kabar Bu Lurah Belimbing, Bontang Barat. Banyak informasi kalau ibu tidak mendukung Caleg PKB Bontang Barat. Ibu lebih mendukung Caleg PDIP. Kalau tanggal 14 Februari gagal, ibu juga gagal jadi Lurah Bontang Barat. Trims.H.Udin M,” bunyi pesan yang beredar.
Pesan itu juga diteruskan ke Basri Rase. Juga Camat Bontang Barat. Udin tak membantah soal pesan itu. Ia mengaku memang dari dirinya. "Betul sekali saya yang WA," ucapnya.
Katanya, hal itu biasa dilakukan. Tapi ia membantah ada kaitannya dengan PKB. “Tidak ada. (Saya) sebagai masyarakat biasa. Saya bebas berbicara,” tegasnya.
Setiap bawahan, kata dia, harus loyal ke atasan. Jika tidak, maka ada konsekuensinya.
"Mau diikuti atau tidak, terserah saja. Tapi kalau tidak loyal siap-siap saja dimutasi," ungkapnya.
Sementara itu, Lurah Belimbing Dwi Andriyani enggan berkomentar soal pesan itu. Dia menjawab singkat. "ASN harus netral," katanya.
Udin mendaku diri sebagai orang kepercayaan Basri Rase. Sampai hari ini bakabar.com juga terus berupaya mengonfirmasi Wali Kota Bontang itu.
Sepak terjang Udin tak bisa dipisahkan dari PKB. Meski, dari penelusuran media ini di KPU setempat, tak ada nama Udin dalam daftar pengurus partai besutan Cak Imin itu.
Baca Juga: Kasus Madun, Kadis di Kalsel Terduga Kampanye: Bawaslu Lempar ke KASN
Medio Mei 2023 silam, misalnya, Udin terlihat beberapa kali hadir di acara PKB. Utamanya saat menemani rombongan bakal caleg ke KPU Bontang.
bakabar.com juga berupaya mendapatkan klarifikasi langsung dari dewan pimpinan pusat PKB. Dalam hal ini Sekretaris Jenderal Hasanuddin Wahid dan Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid.
Namun, masih juga belum membuahkan hasil hingga berita ini tayang. Sebab, dua petinggi PKB itu tidak membalas pesan dan telepon dari jurnalis media ini.
