bakabar.com, JAKARTA - Bentrok maut warga dan aparat di kebun sawit Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah menelan korban jiwa. Polisi dianggap tak becus dengan menjadi beking perusahaan alih-alih pengayom masyarakat.
Warga tewas dalam perjuangannya menuntut kebun sawit rakyat atau plasma dari perusahaan PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP), Sabtu 7 Oktober 2023.
Baca Juga: Polisi Tembak Warga hingga Tewas di Seruyan, DPR: Usut Tuntas!
"Saya minta Kemenkumham segera mengumumkan pemilik lahan dan pemegang sahamnya agar rakyat tahu siapa mereka sehingga aparat mau "dijadikan alat" perlindungan," jelas Anang Rosadi Adenansi, pemerhati sosial Kalimantan, Selasa (10/10).
Anang melihat keterlibatan polisi dalam bentrokan maut terus harus diusut tuntas. Praktik beking ini harus disetop. Dan pelakunya harus diusut tuntas.
Baca Juga: Menilik Muara Konflik Warga dan Perusahaan Sawit HMBP Seruyan
Warga sipil telah menjadi korban. Anang meminta aparat kepolisian ditarik dari lokasi konflik. Termasuk mencopot kapolda Kalteng dan kapolres setempat.
"Kepada panglima TNI saya minta jangan melakukan backup dalam bentuk apapun terhadap persoalan ini. Jangan sampai TNI ikut terlibat," jelasnya.
Tragedi Seruyan, kata dia, tak ubahnya penjajahan gaya baru. Berkaca dari kasus tersebut, TNI dan Polri mestinya tegak lurus di sisi rakyat, bukan menjadi beking korporasi.
Baca Juga: DPR Kecam Polisi Tembak Mati Warga saat Bentrok Seruyan Kalteng
"Rakyat Kalimantan harus bersatu melawan penjajahan gaya baru ini. Dari persoalan ini, sangat jelas polisi seperti membela perusahaan," jelasnya.
Belum ada tersangka
Meski telah memakan korban jiwa, belum ada tersangka dalam kasus ini. "Investigasi sedang berjalan," jelas Kabid Humas Polda Kalteng, Senin (9/10).
Klaim polisi, situasi di Desa Bangkal Seruyan, sudah kondusif. Bahkan, kata dia, perusahaan telah beraktivitas seperti semula.
“Tapi personel keamanan masih berjaga di sana untuk mengantisipasi situasi,” ujarnya.
Warga Seruyan yang tewas bernama Gijik, berusia 35 tahun. Korban merupakan satu dari puluhan peserta demo yang telah berlangsung selama 23 hari.
Perdebatan antara warga dan perusahaan tersebut telah terjadi selama puluhan tahun dan tidak juga terselesaikan hingga kini. Belakangan Komnas HAM juga turut turun tangan.
"Kami menyesalkan tindakan kekerasan yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, dan luka berat," ujarnya.
Tak cuma Komnas HAM, Kompolnas juga menaruh atensinya. Mereka mendorong agar pelaku penembakan segera diperiksa.
"Mengingat jatuhnya korban jiwa dan luka berat. Perlu dilihat aturan-aturan terkait penggunaan kekuatan dan penghormatan Asasi Manusia apakah sudah diterapkan dengan benar," ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.
