bakabar.com, SAMARINDA - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim menerima kunjungan kerja dari BK DPRD Kota Balikpapan, Rabu (1/11). Kunjungan tersebut berkaitan dengan rencana BK DPRD Kota Balikpapan mengadakan awarding untuk anggota dewannya pada bulan Desember yang dinilai berprestasi.
Tujuan kedatangan BK DPRD Kota Balikpapan tersebut untuk berkoordinasi dan belajar terkait acara pemberian apresiasi tersebut, karena sebelumnya BK DPRD Kaltim telah sukses menyelenggarakan Badan Kehormatan Award.
Ketua BK DPRD Balikpapan, Ali Munsjir Halim mengatakan rencana pemberian apresiasi kepada anggota dewan periode 2019-2023 itu, membutuhkan konsultasi dengan DPRD Kaltim agar acara prestisius itu berjalan sukses dan lancar.
Baca Juga: Pendidikan Anak Penting, DPRD Kaltim Dorong Insentif bagi Bunda PAUD Balikpapan
Ali menyebutkan pemberian penghargaan akan menyasar seluruh anggota dewan kecuali pimpinan.
"Kami nanti mengundang BK DPRD Kaltim sekaligus nantinya memberikan sambutan pada kegiatan itu," tuturnya.
Menurutnya, penilaian kinerja para anggota dewan itu akan meliputi banyak aspek. Tantangan terbesarnya adalah menjaga kepercayaan agar hasilnya benar-benar objektif.
“Menilai diri sendiri ini agak sulit, sehingga kalau tidak belajar atau membandingkan dengan yang telah berpengalaman tentu akan lebih sulit. Pertemuan hari ini masih merupakan awal. Ke depan kami akan datang kembali untuk menggali informasi dan data yang lebih rinci,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Kaltim Getol Perjuangkan Air Bersih dan Listrik untuk Warga
Menanggapi hal tersebut Ketua BK DPRD Kaltim , Sutomo Jabir mengatakan rencana kegiatan BK Award sebenarnya sejak lama. Namun, mereka perlu menyesuikan waktu karena padatnya kegiatan dewan baru dapat dilaksanakan di tahun ini.
Ia mengaku BK DPRD Kaltim juga banyak melakukan sharing dan mencari pengalaman dengan BK provinsi lain. Sutomo mengaku proses penilaian memang akan sulit karena menilai sesama anggota dewan.
Kendati demikian, melalui beberapa kriteria dan metode penilaian yang ditetapkan dengan melibatkan pihak independen, hasilnya akan benar-benar objektif.
"Kalau hanya berdasarkan absensi itu mudah, mana yang kategori hijau. Jadi menyurat kepada pimpinan terkait absensi. Ini juga menjadikan pengelolaan absensi menjadi lebih tertib administrasi,” imbuhnya.
Baca Juga: DPRD Kaltim Kritik Ketiadaan Internet di Wilayah Desa Tertinggal
Ia menyebutkan, BK DPRD perlu melibatkan perwakilan media masa untuk membantu memberikan penilaian melalui kuesioner yang mencankup banyak poin dan aspek, guna menjaga independensi.
Satu hal yang juga penting dan perlu menjadi catatan adalah menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait hasil penilaian sampai pengumuman di hari kegiatan award berlangsung. (ADV/DPRD Kaltim)
