bakabar.com, PARINGIN - Rapat pembahasan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Adaro Indonesia dan mitra kerja di Balangan, Kamis (6/5), tidak berjalan mulus.
Penyebabnya Penjabat Sekda Balangan, H Yuliansyah Rahman, beserta perwakilan pemerintah lain memilih untuk tidak melanjutkan pembahasan.
Akibatnya pertemuan yang seyogyanya menetapkan penggunaan dana CSR itu terpaksa dihentikan lebih awal tanpa kesepakatan.
Padahal perwakilan PT Adaro beserta mitra kerja seperti PT Sapta Indra Sejati (SIS), PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Buma), PT Pamapersada Nusantara (Pama) dan Balangan Coal sudah berhadir.
“Kami memilih tidak melanjutkan pembahasan, karena tidak satu pun usulan Pemkab Balangan sebelummya yang diakomodir,” seru Yuliansyah Rahman.
“Mereka menolak dengan alasan terdampak Covid-19. Dengan demikian, pemerintah tidak terlibat lagi dalam pembahasan CSR tersebut,” tegasnya.
Padahal diyakini program yang diusulkan pemerintah sudah berorientasi kepentingan masyarakat. Salah satunya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) terkait pembangunan istana anak yatim.
“Padahal yang paling paham dan mengetahui kebutuhan maupun arah pembangunan itu adalah pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga punya otoritas mengatur wilayah, jelas Yuliansyah.
Sementara CRM Department Head PT Adaro Indonesia, Djoko Soesilo, belum mendapatkan kabar walk out tersebut. Terlebih sebelumnya komunikasi dengan divisi CSR selalu berjalan baik.
“Kami memandang pemerintah daerah merupakan regulator yang penting dan strategis untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional perusahaan,” papar Djoko Soesilo.
“Tidak terdapat sesuatu pun yang dapat memutuskan sinergi tersebut, karena program pemberdayaan masyarakat terus digulirkan dan selalu dirumuskan bersama,” pungkasnya.
