bakabar.com, JAKARTA –Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat bangun kerja sama dengan tujuan menyikapi diskriminasi komoditas kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE).
Kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia Dato’ Sri Fadillah Yusof.
Dalam pertemuan keduanya disepakati bahwa Indonesia-Malaysia akan melobi pihak UE terkait komoditas sawit berkelanjutan.
"Kami sepakat terus melindungi sektor kelapa sawit dengan memperkuat upaya dan kerja sama mengatasi diskriminasi terhadap kelapa sawit dan menanggapi meningkatnya kebijakan sepihak yang mempengaruhi kelapa sawit," ujar Menko Perekonomian dalam konferensi pers di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (9/2).
Baca Juga: GAPKI Optimistis Industri Sawit Berkembang Seiring Pasar yang Terbuka
Diketahui UE telah mengesahkan undang-undang terkait produk deforastasi yang didalamnya memuat kebijakan untuk melarang masuknya produk terkait deforestasi termasuk kopi, daging sapi, kedelai, cokelat, karet, dan minyak kelapa sawit.
Undang-Undang tersebut telah disahkan oleh Uni Eropa pada tahun 2022. Hal itu memberi dampak yang besar terhadap negara-negara produsen kelapa sawit, seperti Indonesia dan Malaysia.
Menjawab persoalan itu, kedua negara sepakat mengambil langkah strategis untuk melindungi sektor yang menjadi komoditas unggulan Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi ke UE untuk mengkomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan akibat dari peraturan tersebut.
"Mencari kemungkinan kolaboratif, pendekatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. CPOPC (Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit) bermaksud untuk terus terlibat dengan UE dalam mencari hasil yang menguntungkan bagi negara produsen maupun konsumen," jelasnya.
Baca Juga: Penuhi Pasar Global, Indonesia Siap Bangun Reputasi Sawit Berkelanjutan
Sejauh ini belum diketahui kapan pastinya perwakilan kedua negara akan berangkat ke eropa terkait misi tersebut.
"Misi akan dilakukan, nanti akan diatur jadwalnya karena ini baru persetujuan pihak-pihak yang terkait. Nanti dari kantor CPOPC yang akan mengatur (jadwalnya)," tutupnya.
