bakabar.com, JAKARTA -- Empat menteri Presiden Joko Widodo, yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024).
Mereka cenderung satu suara bahwa tidak ada relevansi antara bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan Jokowi menjelang dan saat Pemilu dengan kontestasi Pilpres 2024. Mereka juga kompak mengatakan bahwa bansos tidak ada kaitannya dengan upaya memenangkan paslon tertentu.
Para menteri Jokowi itu dimintai keterangan oleh MK berkaitan dengan dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bansos dengan pemenangan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Hal itu lantaran Presiden Jokowi gencar menyalurkan bansos pada masa kampanye.
Keempat menteri memberikan keterangan sekaligus untuk dua permohonan, yakni perkara nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan paslon 01 Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan perkara nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dimohonkan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Keempat menteri memberikan penjelasan mengenai adanya sangkaan bahwa terjadi penyalahgunaan anggaran dalam pembagian bansos yang dilakukan menjelang pencoblosan 14 Februari 2024.
Dalam pemaparannya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, program bansos oleh pemerintah memang seringkali dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Meski begitu, menurut Muhadjir, pemberian bansos yang dilakukan pemerintah sudah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, sebelum pelaksanaan kontestasi politik 2024. Pemberian bansos itu disebut bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan.
"Namun perlu kami tegaskan, pelaksanan program-program tersebut sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus menurunkannya dan serta menghapus kemiskinan ekstrem," kata Muhadjir di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Menurut catatannya, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, sedangkan targetnya ditetapkan di kisaran angka 6,5 sampai 7,5 persen. Sementara angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen. Padahal, targetnya nol persen.
Angka kemiskinan ekstrem tersebut hanya turun 0,92 persen dari angka kemiskinan ekstrem pada 2022 sebesar 2,04 persen. Muhadjir melanjutkan, program perlindungan sosial (perlinsos) yang disetujui DPR RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp 496,8 triliun.
Program perlinsos yang dijalankan Kemenko PMK, antara lain subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Untuk bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) yang digelontorkan periode Januari-Juni 2024, sebagai perpanjangan program 2023 untuk memitigasi bencana El Nino dan menjaga daya beli masyarakat.
Bantuan tersebut bukan bagian dari bansos reguler dan dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pun semua bantuan itu sudah diprogramkan, dan tidak terkait Pilpres 2024.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, mitigasi bencana El Nino pada akhir tahun lalu hingga awal 2024 menjadi alasan pemerintah gencar membagikan bansos. Sebab, dampak El Nino di beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman maupun jadwal diundurkan.
Hal itu menyebabkan harga pangan melonjak, yang kemudian berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan. "Jadi pada periode tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat dan inflasi meningkat. Ini jadi salah satu pertimbangan ada bansos terkait El Nino dan pangan," ujar Airlangga.
Apabila dampak El Nino tidak segera diatasi, lanjut dia, akan ada dampak pada pergerakan inflasi pangan yang terus menanjak sejak Juli 2023 hingga puncaknya pada Maret 2024 yang mencapai 10,33 persen year on year (yoy).
Adapun bansos ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat demi memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan ekonomi.
Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp 12,8 triliun. Angka itu digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.
Realisasi subsidi dan belanja lain mencapai Rp 15,3 triliun dan realisasi perlinsos lainnya Rp 9,8 triliun.
Sri Mulyani mengeklaim, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir yaitu 2019-2024, kecuali pada 2023 karena terdapat perbedaan signifikan pada realisasi bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Bansos Kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan. Sedangkan mengenai dugaan keterkaitannya dengan Pilpres, Sri menyampaikan, APBN telah ditetapkan pada awal 2023, atau sebelum penetapan capres/cawapres dalam Pilpres 2024.
Pagu anggaran bansos pada 2024 sebagaimana tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun. Angka itu naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.
Adapun realisasi pencairannya sampai Februari 2024 atau bulan saat penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun. Angka itu naik hingga 134,86 persen dari realisasi pada Februari 2023 senilai Rp 9,58 triliun.
"Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres," kata Airlangga.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp 87,2 triliun pada 2023. Dari jumlah tersebut, 98,65 persen atau Rp 86,1 triliun digunakan untuk program perlinsos dan sisanya merupakan anggaran untuk dukungan manajemen kementerian.
Sedangkan, untuk tahun anggaran 2024, total anggaran Kemensos mencapai Rp 79,2 triliun. Dari total anggaran tersebut, sekitar 95,46 persen atau Rp75,6 triliun dialokasikan untuk bansos.
"Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp 87.275.374.140.000 menjadi Rp 79.214.083.464.000," ucap Tri Risma.
Hakim konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan kewenangan Presiden Jokowi dalam membagikan bansos. Sebab berdasarkan fakta persidangan, Jokowi turut ikut membagikan bansos dan berkeliling ke sejumlah daerah selama masa kampanye.
"Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah, kebetulan itu di waktu kampanye. Sehingga menimbulkan syak wasangka, dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa," ujar Arief mendalami keterangan empat menteri yang hadir, Jumat (5/4/2024).
Menko PMK Muhadjir Effendy pun menjawab ihwal Presiden Jokowi yang kerap ikut membagikan bansos ke sejumlah daerah. Menurut dia, hal yang dilakukan Jokowi merupakan bentuk evaluasi terhadap program.
"Ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham, karena saya pernah mendampingi satu periode sama beliau, ketika mendampingi KIP, Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan," ujarnya.
Di samping itu, imbuh Muhadjir, hadirnya Jokowi dalam pembagian bansos di sejumlah daerah juga merupakan bentuk simbolik. Sebab, tak mungkin Jokowi melakukan pembagian program perlindungan sosial itu ke seluruh daerah.
"Sekarang ini adalah tahun terakhir kepemimpinan beliau, beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis saat ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak, karena itu sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan mengecek keadaan bansos," ujarnya, dikutip dari republika.co.id.
Lalu, Muhadjir pun menyinggung bahwa pembagian bansos secara simbolik tidak mungkin bisa mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pernyataan tersebut langsung ditegur Ketua MK Suhartoyo.
"Sekali lagi saya sampaikan, terlalu mustahil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik, membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense," ujar Muhadjir.
"Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu," tegur Suhartoyo kepada Muhadjir.(*)
