bakabar.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) Adian Napitupulu ogah menyertakan elektabilitas sebagai tolok ukur kepantasan calon Presiden yang berlaga di Pilpres 2024.
"Bagi Pena 98, popularitas dan elektabilitas capres hasil survei kami anggap tidak penting," kata Adian saat meresmikan kantor Graha Pena 98 di Jalan HOS Cokroaminoto 115, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2).
Baca Juga: Aktivis 98 Tetapkan 8 Kriteria Capres Ideal
Ia menerangkan bahwa kematangan kriteria dan gagasan lebih penting untuk memilih calon Presiden. Terlebih catatan rekam jejak dan visi-misi serta program yang pro-rakyat juga menjadi salah satu indikator dalam memetakan konfigurasi politik menuju Pilpres 2024.
Untuk itu, ia keberatan jika nominasi kandidat capres-cawapres di Pilpres 2024 seperti pencarian bakat sebab nasib dan harapan masyarakat digantungkan kepada pemimpin yang hendak dipilih di Pilpres 2024 mendatang.
“Pilpres bukanlah Indonesian Idol, Pilpres bukan sekadar memilih idola, Pilpres 2024 akan menentukan arah perjalanan bangsa," ujarnya.
Sementara, Pena 98 juga mengaku telah menyusun kriteria capres yang didapatkan dari diskursus yang panjang. Kriteria diharapkan menjadi pedoman bagi rakyat untuk menentukan pilihannya dalam Pilpres 2024.
Baca Juga: Berbalik Dukung Prabowo, Ketua Jokowi Mania: Capres Bernyali!
Selain itu, kriteria yang disusun bukan berdasarkan ketidaksukaan, keberpihakan pada satu, dua orang ataupun kelompok. Melainkan disusun berdasarkan harapan-harapan yang baik bagi Indonesia di masa depan.
“Kriteria ini disusun berdasarkan harapan-harapan agar hal-hal buruk yang pernah dilewati bangsa ini tidak lagi terulang di masa depan,” pungkasnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Sampaikan Visi Misi Capres di Rakernas Partai Ummat
Diketahui, Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) menetapkan delapan kriteria calon presiden (capres) yang akan didukung pada Pemilu 2024. Pertama menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan. Kedua, bukan bagian dari rezim Orde Baru.
Ketiga, tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas. Keempat, tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. Kelima, tidak pernah terlibat kasus korupsi. Keenam, melanjutkan program pemerintahan Joko Widodo.
Ketujuh, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reforma agraria. Kedelapan, berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat.
