Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Pekerja, Kimia Energi Pertambangan (FSP-KEP) Tabalong, Sahrul, berharap jika kedua perusahaan benar-benar tidak melanjutkan kerja samanya, hak karyawan tetap dipenuhi sesuai aturan.
"Saya yakin PAMA akan memikirkan karyawannya. Karena selama ini hampir tidak ada persoalan perselisihan antara perusahaan dan karyawannya," katanya, Kamis (4/2).
Meski cukup yakin PAMA akan memenuhi tanggung jawabnya, tapi dia justru pesimistis dengan sejumlah perusahaan yang menjadi sub kontraktor PAMA.
"Tapi bagaimana dengan karyawan di puluhan atau mungkin ratusan perusahaan sub kontraktor PAMA? Apakah mereka semuanya akan diperkerjakan BUMA? Ini, kan, belum jelas," kata Sahrul.
Pihaknya, kata Sahrul, akan melakukan pendampingan terhadap para anggota FSP-KEP untuk memperoleh hak-haknya.
Catatan bakabar.com, sekitar 4.850 pekerja tambang PT Pamapersada Nusantara (PAMA) bersama mitra kerja dan vendornya terancam kehilangan pekerjaan.
Terkait hal itu, CRM Departemen Head Adaro, Djoko Susilo mengatakan berakhirnya operasional PAMA site Adaro merupakan hal biasa dalam perjalanan bisnis.
"Ini sesuai dengan kontrak kerja yang memang sudah disepakati kedua belah pihak," ujarnya melalui rilis tertulis kepada bakabar.com, baru-baru tadi.
Operasional yang selama ini berada di bawah kendali PAMA, sambung Djoko, akan dikerjakan PT BUMA. Begitu pula dengan eks karyawan PAMA.
Namun, kata dia, perusahaan tentu punya mekanisme rekrutmen tersendiri. Para karyawan eks PAMA, bakal mendapat prioritas pertama dalam rekrutmen tersebut.
"Adaro, pastinya akan mengawal proses takeover ini, untuk memastikan prosesnya bisa berjalan lancar dan baik," tegas Djoko.
Terkait akan berakhirnya kontrak kerja sama PAMA dengan Adaro Indonesia, DPRD Tabalong mengundang perusahaan terkait untuk memberikan penjelasan terkait hal itu.
"Pertemuan rencananya dilaksanakan di DPRD Tabalong tanggal 16 Maret mendatang," kata Ketua Komisi 1 H Supriani, dikonfirmasi bakabar.com melalui sambungan telepon, Jumat (5/3).
