bakabar.com, PALANGKA RAYA — Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kalteng Edy Rustian menyebut, ada dua orang yang ikut Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Mereka antara lain Indra Fauzi, mantan Sekretaris DPC Partai Demokrat Sukamara, tapi kini bukan lagi kader.
Kemudian Petra pengurus DPC Partai Demokrat Kota Palangka Raya, yang juga merupakan putra Sipet Hermanto.
“Petra baru berumur jagung dan bukan pemegang hak suara dan tidak pernah dimandatkan,” kata Edy di akun facebooknya, Jumat (5/3/2021).
Ketika dihubungi melalui WhatsApps, Edy meminta siapapun nama-nama kader yang menghadiri KLB Demokrat di Sumut harus dicabut keanggotaannya dari Partai Demokrat.
“Karena ini sebuah persekongkolan jahat untuk mendongkel kepemimpinan yang sah secara paksa dan ini pelanggaran berat, tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Edy percaya bahwa pemerintah masih menjaga integritasnya dan tegaknya keadilan hukum dan demokrasi, sehingga tidak akan mensahkan hasil KLB ini.
“Apabila Menkumham mensahkan KLB yang jelas bertentangan dengan pedoman partai, maka artinya ini kejahatan demokrasi yang didesainernya adalah kekuasaan,” ujarnya.
Sebelumnya Edy juga menegaskan, dari hasil investigasi yang dilakukan, ada 5 kader di Kalteng diduga terlibat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).
Pasalnya dari pengakuan salah satu ketua DPC, dirinya telah didatangi oleh oknum yang diutus untuk memberikan uang Rp 25 juta agar ikut gerakan itu, tapi ditolak mentah-mentah.
Ternyata orang itu adalah kader di Kalteng yang dulu pernah menjabat ketua DPC, tapi karena ada pelanggaran kode etik, akhirnya di-Plt oleh DPP.
“Kami sudah kantongi nama-nama dari Kalteng yang berupaya terlibat dan bergabung dalam GPK-PD,” ujar Ketua Organisasi Insan Muda Demokrat Indonesia ini.
Tetapi mereka bukan pemegang hak suara dan tidak pernah diberikan mandat oleh pemilik suara yang sah.
Untuk itu, lanjut Edy, pihaknya akan terus mengumpulkan data dan informasi yang valid dan lengkap mengenai nama-nama terkait dan akan ada sanksi tegas.
Apabila memang terbukti dan terindikasi kuat, maka organisasi sayap mendesak agar mereka diberikan sanksi tegas berupa pemecatan.
“Demokrat Kalteng hingga barisan organisasi sayap solid mengawal kepemimpinan AHY,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Komite Nasional Pemuda Demokrat (KNPD) Kalteng Hatir Saya Tarigan, menolak keras KLB, karena melanggar AD/RT, yang diselenggarakan orang yang tidak jelas keanggotaannya.
“Bagi kader dari Kalteng yang ikut supaya diambil tindakan tegas, pecat,” ujar Hatir.
Padahal lanjut Hatir, Ketua DPD Nadalsyah sudah mengimbau seluruh kader agar tidak ikut-ikutan KLB.
“Tapi mereka tetap hadir di sana, berarti tidak loyal dengan pimpinan partai yang sah. Ini yang menjadi pertanyaan kita, di mana loyalitas mereka terhadap partai,” imbuhnya.
