bakabar.com, JAKARTA – Polda Kalteng memeriksa sebanyak 45 polisi buntut pecahnya tragedi Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan. Itu guna mengungkap siapa dalang di balik penembakan yang menewaskan seorang warga dan dua lainnya luka-luka.
“Sekarang baru 45 (aparat) yang diperiksa. Dari masyarakat baru empat orang yang diperiksa,” kata Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji kepada bakabar.com, Jumat (13/10).
Baca Juga: DPR Desak Kapolda Kalteng Segera Investigasi Bentrok di Seruyan
Menurut Erlan masih ada proses panjang sebelum pihaknya dapat menetapkan tersangka kasus penembakan di Desa Bangkal, Seruyan, Kalteng.
Mengenai lamanya waktu penetapan tersangka, Erlan bilang proses yang dijalani masih panjang. Dan baru sampai pada tahap pemeriksaan. Semua saksi yang telah dikumpulkan tersebut bakal diperiksa secara bertahap.
Baca Juga: [VIDEO] Seruyan, Pendekatan Represif di Wilayah Konflik Agraria-2
“Status yang diperiksa hari ini adalah sebagai saksi. Sekarang masih pemeriksaan dari internal aparat dan masyarakat, 20 orang dari masyarakat lainnya juga akan dipanggil lagi,” ujarnya.
Sedang jumlah saksi yang bakal diperiksa untuk kasus ini, lanjut Erlan, mencapai 200-an. Usai melakukan pemeriksaan saksi, pihaknya baru akan melakukan gelar perkara.
“Belum bisa dipastikan siapa tersangkanya, nanti tim investigasi yang akan menyampaikan,” ujarnya.
Baca Juga: Polda Kalteng Belum Hukum Pelaku Penembakan Seruyan Kalteng
Bentrok maut warga dan aparat di kebun sawit Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah menelan korban jiwa. Polisi dianggap tak becus dengan menjadi beking perusahaan alih-alih pengayom masyarakat.
Warga tewas dalam perjuangannya menuntut kebun sawit rakyat atau plasma dari perusahaan PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP), Sabtu 7 Oktober 2023.
Warga Seruyan yang tewas bernama Gijik, berusia 35 tahun. Korban merupakan satu dari puluhan peserta demo yang telah berlangsung selama 23 hari.
Perdebatan antara warga dan perusahaan tersebut telah terjadi selama puluhan tahun dan tidak juga terselesaikan hingga kini. Belakangan Komnas HAM juga turut turun tangan.
