UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Berikut Daftar Lengkapnya untuk 34 Provinsi

bakabar.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 naik 8,51 persen untuk rata-rata nasional.

Penetapan ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2018, yang menggunakan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar.

Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No B-M/308/HI.01.00/X/2019, tingkat inflasi nasional menggunakan angka September 2019 yaitu 3,39 persen. Kemudian pertumbuhan ekonomi diasumsikan 5,12 persen. Kalau dijumlah, muncul angka 8,51 persen.

Kenaikan UMP 2020 lebih tinggi ketimbang 2019 yang 8,03 persen. Namun lebih kecil ketimbang kenaikan pada 2017 yang mencapai 8,71 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam surat edaran tersebut juga menjelaskan bahwa inflasi nasional tercatat 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen, yang kemudian diakumulasi jadi besaran kenaikan UMP 2020.

“Dengan demikian, kenaikan UMP dan atau UMK 2020 berdasarkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51 persen,” jelas Hanif dalam surat edaran, Kamis (17/10).

Hanif juga menegaskan sesuai pal 63 PP No 78 tahun 2015, bagi daerah yang upah minimumnya pada 2015 masih di bawah Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) wajib menaikkan upah minimum dengan KHL paling lambat pada 1 November 2019.

Dari surat edaran tersebut, pemerintah memastikan masih menggunakan UMP 2020 dengan PP 78, yang selama ini ditolak oleh buruh. Serikat buruh mendesak agar PP 78 segera direvisi.

Namun perlu dicatat, ada 7 provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Ð Ð°pua Barat, Maluku, Maluku Utara.

Berikut perkiraan UMP 2020 di 34 Provinsi: