bakabar.com, SUKABUMI– Komisi Pemberantasan Korups (KPK) memberikan usulan pada Presiden Joko Widodo jika ingin fokus mencegah korupsi di negeri ini.
“Kalau emang mau berfokus pada pencegahan itu mestinya malah saran saya kayak kabinet kemarin dibentuk Menteri Pengawasan dan Pengendalian,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Sukabumi, Jawa Barat seperti dilansir detikcom, Jumat (25/10).
Agus menyindir Jokowi yang berkampanye soal e-planning dan e-budgeting. Menurutnya, penerapan itu belum berpusat di pemerintahan.
“Kalau Anda lihat hari ini kampanye janjinya Pak Jokowi itu di planning dari budgeting sekarang yang diterapkan mana? Belum ada ya kan. Hanya ada Surabaya, DKI. Itu pun masih belum banyak,” kata Agus.
Pelaksana sistem-sistem itu disebut Agus sebaiknya dinaungkan dalam suatu kementerian yang disarankannya tadi. Sebab, menurut Agus, inspektorat di masing-masing kementerian belum bekerja maksimal.
“Inspektorat kementerian digabungkan dikoordinasi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) jadi Kementerian Pengawasan dan Pengendalian langsung bertanggung jawab pada presiden. Saya pikir itu akan bekerja, kalau arahnya ingin pencegahan, arahnya ingin membangun sistem ya. Itu akan sangat efektif sekali, nanti saudara sampaikan ke Pak Presiden ya, tolong ya,” kata Agus.
Baca Juga: PNS Kementerian PU Ditemukan Tewas Dicor
Baca Juga: Sosok Angela Tanoesoedibjo, Pendamping Wishnutama di Kemenpar
Editor: Muhammad Bulkini
