bakabar.com, BANJARMASIN – Hari pencoblosan Pemilu 2019 yang tinggal menghitung hari, para pegiat lingkungan gencar memikirkan nasib Meratus. Senin (15/4) siang, mereka berkumpul di Pendopo Bupati Hulu Sungai Tengah, Barabai.
“Meratus adalah bentang ekologis nan sakral, di sanalah bermula sejarah orang Dayak dan Banjar. Di sanalah leluhur saya berasal. Namun bentang politik yang melayani tambang akan mengobrak-abriknya,” jelas Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah.
Baca Juga: Rusak Lingkungan Itu Haram, MUI Dukung Save Meratus..!!
Dialog publik bertemakan "Nasib Meratus di Tahun Politik 2019". Selain Jatam, hadir pula perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Gerakan Masyarakat Murakata (Gembuk), Koalisi #BersihkanIndonesia, Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST), dan perwakilan tokoh
Muhammad Yani Kepala Dinas Lingkungan Hidup HST menyatakan Pemkab HST sampai detik ini berkomitmen untuk menjaga Meratus dari ancaman industri ekstraktif.
“Sudah ada dalam RPJM dan RPJP serta sampai sekarang Pemda HST tidak pernah menyetujui AMDAL Perusahaan PKP2B di HST,” tuturnya.
Sementara, Ahmad Ashov Birry dari Koalisi #BersihkanIndonesia, pihaknya tetap akan konsisten mendorong negara meninggalkan energi kotor fosil.
“Kami tetap mendorong agar negara segera konsisten untuk meninggalkanenergi kotor menuju energi bersih terbarukan,” jelas dia.
Julak Maribut, salah satu tokoh Dayak Meratus tegas mengatakan tidak akan menyerahkan sejengkal tanah pun di Meratus.
“Saya kita tidak akan pernah menyerahkan tanah dan wilayah adat untuk tambang maupun sawit. Serta menuntut agar pemerintah segera mengakui wilayah Adat Dayak Meratus,” sebut dia.
Julak Maribut, tokok Dayak Meratus.
Menurut Direktur Eksekutif Walhi WALHI Kalsel, Kisworo Dwi Cahyo pelaksanakan pesta demokrasi Pemilu 2019 sudah seharusnya mampu menjadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali ini menjadi bahan evaluasi yang penting. Baik dari sisi penyelenggaraan, partai politik, para calon dan tentu juga bagi rakyat sendiri sebagai pemilih.
Ironisnya, menjelang Pemilu, Kalsel sebut dia masih dikuasai oleh konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit skala besar, seperti yang diucap Merah.
Menurut Walhi, sudah 50 persen dari 3,7 juta wilayah Kalsel telah dikuasai tambang. Yang tersisa, yakni pegunungan Meratus, yang merupakan hutan hujan tropis terakhir yang mesti dilindungi.
“Meratus yang tersisa hanya ada di beberapa tempat. Salah satunya berada di HST, meskipun ada 2 izin PKP2B yang siap berproduksi,” ucap Kis kepada bakabar.com.
Bukan hanya itu, selain terkenal akan keanekaragaman hayatinya, Meratus juga memiliki kearifan lokal dengan keberadaan masyarakat adat Dayak Meratus. Mereka ada sebelum NKRI merdeka.
“Pastinya mereka telah mampu mengelola serta menjaga wilayah Meratus agar tetap lestari,” tegasnya.
Di tahun politik ini, tegas dia, rupanya Pemilu tak terlepas dari sistem oligarki. Artinya, kedua pasangan calon (Paslon), maupun DPD, DPR juga ada di dalam lingkaran oligarki.
Pemilu kali ini dinilai tak bisa terlepas dari oligarki. Sangat rawan mengancam keselamatan rakyat dan lingkungan hidup.
Oligarki yang dimaksud berupa dukungan dana kampanye dari perusahaan perusak lingkungan kepada kandidat. Akhirnya, akan memengaruhi upaya mengatasi kerusakan lingkungan itu sendiri.
Bahkan, politisi yang bertarung dalam pemilu, ketika menerima dana kampanye dari perusahaan, maka besar kemungkinan nantinya akan memberikan timbal balik pemberian izin atau pengamanan bisnis di perusahaan tersebut.
Dalam dialog publik tersebut terdapat beberapa poin penting yang diperoleh. Pertama, siapa pun calonnya, gerakan #SaveMeratus terus berjalan.
Kedua, Gerakan #SaveMeratus tetap konsisten dan komitmen dalam perjuangan #SaveMeratus. Pihaknya akan tetap mengawal agar para kandidat dan Caleg untuk konsisten dalam penyelamatan Meratus, Keselamatan Rakyat dan Keselamatan Lingkungan.
Ketiga, mendesak kepada para calon yang terpilih nanti untuk segera mencabut ijin tambang, perkebunan monokultur di Pegunungan Meratus.
Keempat, menuntu agar para calon yang terpilih untuk segera mengakui Wilayah Adat Dayak Meratus.
Terakhir, sebagai bentuk komitmen negara ini serius terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan, maka negara harus segera membentuk Satgas Kejahatan Tambang dan Pengadilan Lingkungan.
Baca Juga: Banding Gugur, Walhi: Bahaya Mengintai Meratus
Reporter: Muhammad RobbyEditor: Fariz Fadhillah
