bakabar.com, TANJUNGESELOR – Pembangunan Toko Indonesia di Kecamatan Krayan, Nunukan mulai memasuki tahap akhir.
Ditarget rampung tahun ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,5 miliar melalui APBD 2019.
“Pembangunan toko Indonesia sebagai gagasan untuk menekan disparitas harga di wilayah perbatasan,” ujar Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, dikutip dalam resmi Humas Pemporv Kaltara, 4 Januari 2019.
Pembangunan Toko Indonesia digagasnya sejak dirinya menjadi penjabat gubernur Kaltara. Irianto melihat tingginya disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan dengan daerah lain, menjadi pertimbangan perlunya dibangun sebuah tempat yang menjual bahan kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang terjangkau.
"Kita ada beberapa program untuk menekan disparitas harga di wilayah perbatasan. Selain membangun Toko Indonesia, juga ada pemberian subsidi ongkos angkut (SOA) barang yang tiap tahun dialokasikan anggaran," ungkapnya.
Baca Juga:2021, Kaltara Target Elektrifikasi Listrik Capai 100 Persen
Tahun ini, kata Gubernur, sesuai informasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara, pengerjaan tahap akhir pembangunan Toko Indonesia di Long Bawan, telah memasuki proses persiapan dokumen lelang.
Diungkapkan, melalui APBD dialokasikan anggaran Rp 8,5 miliar, untuk pengerjaan beberapa item. Seperti pemasangan elektrikal, sanitasi, pemasangan ACP (Alumunium Composite Panel), eksterior, landscape, pemasangan plafon termasuk pekerjaan interior bangunan toko.
Saat ini, lanjutnya, dari DPUPR-Perkim masih melakukan persiapan dokumen lelang. Termasuk penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang digunakan untuk perhitungan biaya atas pekerjaan/jasa.
"Dinas PU (PUPR-Perkim, Red) masih dalam tahap penyusunan HPS. Mengenai alokasi biaya pekerjaan masih bisa berubah dan tentu akan kita sesuaikan dengan anggaran yang ada," unggapnya yang juga didampingi Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Suheriyatna.
Irianto mengatakan, untuk lebih teknisnya, tim dari Dinas PUPR-Perkim dalam waktu dekat akan melakukan pengecekan di lapangan.
Ini dilakukan untuk menghitung kembali terkait biaya dalam pengerjaan tahap akhir tersebut. Jika sudah melakukan pengecekan di lapangan, ditargetkan pada Februari sudah bisa mulai pelelangan. Sehingga, April 2019 sudah berkontrak dan mulai dilakukan pengerjaan.
Infografis-Humas Pemprov Kaltara
Pembangunan Toko Indonesia di wilayah perbatasan Kaltara dilakukan secara bertahap sejak 2017. Melalui APBD Provinsi 2017 dianggarkan dana sebesar Rp 5 miliar untuk dilakukan pengerjaan struktur pada bangunan. Kemudian pada 2018, dilanjutkan pembangunan Toko Indonesia tahap II.
Pada tahap itu, Pemprov Kaltara mengalokasikan Rp 4 miliar juga melalui APBD provinsi untuk dilakukan pengerjaan pemasangan bata, alian, plaster, pemasangan keramik lantai dan kontruksi atap bangunan.
"Baik tahap I maupun tahap II, progresnya di lapangan realisasinya sudah 100 persen rampung dikerjakan," tambah Suheriyatna.
Seperti diketahui, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan, Gubernur menggagas pembangunan Toko Indonesia.
Menurutnya, pembangunan Toko Indonesia sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah perbatasan. Utamanya, untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok yang terlampau tinggi.
"Keberadaan toko Indonesia ini tentu dapat membantu ketersediaan bahan pokok yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan dan pedalaman. Inilah salah satu cara kita untuk menghadirkan negara di wilayah perbatasan," tegasnya.
Baca Juga:Tahun 2025 Penduduk Kaltara Capai 773 Jiwa
Editor: Fariz Fadhillah
