bakabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin kembali meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) dengan predikat BB dari pemerintah pusat melalui \Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Menteri PANRB Syafruddin menyerahkan penghargaan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP). Foto-ist
Predikat penghargaan SAKIP tahun ini naik dibandingkan tahun lalu yang hanya mendapat predikat B.
Penghargaan diserahkan Menteri PANRB Syafruddin kepada Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina pada acara penyerahan hasil SAKIP untuk wilayah II, di Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin Tengah, Rabu (06/02/2019).
Perolehan penghargaan bergengsi itu tidak lepas dari inovasi Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dalam mengelola pemerintahannya selama 3 tahun berjalan.
Menurutnya, dengan nilai predikat BB ini berarti penggunaan APBD Banjarmasin telah mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bahkan dalam mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Alokasi pemangkasan anggaran dan program Pemko akhirnya membuahkan hasil, jadi tepat sasaran, sehingga penghargaan ini hasil kerja kita yang sebelumnya predikat B menjadi BB,” terang Ibnu yang tercatat pernah duduk sebagai anggota DPRD Kalsel ini usai menerima penghargaan SAKIP.
Baca Juga: SAKIP Wilayah II Hemat Rp22,3 Triliun
Mulai dari visi misi dalam RPJMD, Rencana strategis, Rencana Kinerja, program, dan sampai kegiatan. Sehingga ada efektivitas pembelanjaan APBD untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Pemko Banjarmasin.
Ibnu pula memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Kalsel yang berhasil meraih penghargaan SAKIP dengan predikat A dalam tata kelola pemerintahannya.
“Apresiasi tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik,” tegasnya.
Adapun wilayah II ini meliputi 11 Provinsi dan 150 kab/kota se-Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta DKI Jakarta.
Baca Juga:Ada Tujuh Kasus Korupsi Mandek di Kejati Kalsel
Reporter: Bahaudin QusairiEditor: Syarif
