bakabar.com, BANJARMASIN – DPRD Kabupaten Sumenep melakukan studi komparasi ke DPRD Banjarmasin, Selasa (12/2). Tujuannya mempelajari Peraturan Daerah (Perda) penanggulangan kemiskinan di Banjarmasin.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Subaidi mengatakan, pihaknya masih mencari referensi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan.”Di Banjarmasin kami lihat soal penanggulangan kemiskinan cukup baik, maka dari itu kami ke sini belajar perda tersebut," ucap Subaidi.
Ia mengakui tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep di angka 25 persen. Ini tergolong tinggi. Walaupun ada program yang sama dengan Banjarmasin, namun permasalahan kemiskinan belum dapat ditanggulangi secara signifikan.
Baca Juga:Tahun Ini, Banjarmasin Target 820 Wirausaha Baru
“Kami punya dana untuk program kemiskinan, ternyata dengan anggaran yang ada bukannya masalah terselesaikan, malah angka kemiskinan bertambah. Makanya harus ada perda yang menjadi acuan program tersebut," jelasnya.
Kasi Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinsos Banjarmasin, Rahmat menilai, guna menanggulangi kemisikinan, kerja sama antara pemerintah kota dan DPRD setempat perlu dibangun. Legislatif perlu mendukung pemerintah melalui perencanaan anggaran yang matang.
“Dewan yang menganggarkan. Kalau dananya ada, program pengentasan kemiskinan pun dapat dijalankan,” ujar Rahmat.
Rahmat menambahkan, program bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Banjarmasin saat ini sudah berjalan dengan baik. Ditambah Banjarmasin telah menyandang predikat tipe A dalam penekanan angka kemiskinan.
“Makanya tadi DPRD Sumenep belajar ke sini untuk membuat Raperda tersebut. Kalau kami mengacu data dulu dalam menjalankan program agar nanti bantuan yang diberikan tepat sasaran,” tutupnya.
Reporter: Tania Anggrainy
Editor: Syarif
