bakabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin berencana membangun 4 Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) pada 2019. Lantas apakah keberadaan jembatan ini memenuhi kebutuhan kaum difabel?
Dipastikan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, pembangunan fasilitas umum wajib ramah difabel.
Makanya konsep pembangunan JPO didukung fasilitas lift. Lift di JPO, tekannya, harus ada pada salah satu titik Jalan A Yani sebagai jalur protokol yang menghubungkan provinsi maupun kabupaten/kota.
Tapi terkait harga atau estimasi anggaran, ia mengaku belum bisa memastikan berapa total untuk membuat JPO berkonsep lift. Namun, ungkapnya, untuk pembangunan JPO normal estimasi anggaran mencapai angka Rp2 miliar.
“Kita belum menghitung anggaran JPO dengan konsep lift," ujar mantan anggota DPRD Kalsel ini.
Baca Juga:Aroyan Bayi Jantung Bocor Butuh Bantuan
Sebelumnya, Koordinator Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (Sabda), Fatum Ade menuntut hak penyandang difabel difasilitasi dalam membangun JPO.
"Setidaknya JPO menggunakan ramp atau bidang miring landai, sehingga kami (difabel) mudah mengakses," ujarnya.
Ade juga menyarankan, Pemerintah Kota Banjarmasin melengkapi JPO dengan guiding block atau pemandu jalan untuk penyandang tuna netra.
Kemudian ia menyarankan JPO juga harus memiliki handrail atau pegangan untuk penyandang difabel.
"Itu penting sekali buat kami yang menggunakan tongkat. Bahkan, lansia, ibu hamil serta anak-anak bisa mengakses handrail tersebut," jelasnya.
Selain itu, ia berharap agar para difabel akan diikutsertakan dalam pembangunan JPO tersebut. Misalnya melalui Forum Group Discusion (FGD).
Tujuannya, biar difabel bisa menyuarakan aspirasi yang selama ini menjadi permasalahan dan memberikan ruang partisipasi para difabel.
"Kemarin informasi pembangunan JPO sudah kita terima, namun belum ada lanjutan," tutupnya.
Reporter : Bahaudin Qusairi
Editor : Syarif
