Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo mengaku partainya akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres
Hakim Konstitusi Suhartoyo membeberkan sejumlah argumentasi hukum terkait dissenting opinion dirinya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim terkait batas usia capres
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menilai video Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang mengampanyekan Ganjar Pranowo
Harta calon anggota legislatif terpilih untuk kepada KPK dan menjadikan tanda terima LHKPN sebagai salah satu syarat pelantikan.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat Undang-undang Pemilu untuk meminta batas minimum usia pencalonan presiden dihapuskan dan dinyatakan inkonstitusiona
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU Pemilu yang diajukan Perludem dalam Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022.
apahabar.com, JAKARTA – Wakil Kalsel di Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo…
apahabar.com, JAKARTA – PDI Perjuangan mengusulkan agar UU No. 7 tahun 2019 tentang Pemilu direvisi. Terutama…
apahabar.com, JAKARTA – Seluruh warga nampaknya sudah tidak sabar untuk menunggu hitung cepat atau quick count….
apahabar.com, BANJARMASIN – Pemilih yang masih antre mencoblos setelah Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditutup pada pukul…
Hakim Konstitusi Suhartoyo membeberkan sejumlah argumentasi hukum terkait dissenting opinion dirinya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim terkait batas usia capres
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menilai video Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang mengampanyekan Ganjar Pranowo
Harta calon anggota legislatif terpilih untuk kepada KPK dan menjadikan tanda terima LHKPN sebagai salah satu syarat pelantikan.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat Undang-undang Pemilu untuk meminta batas minimum usia pencalonan presiden dihapuskan dan dinyatakan inkonstitusiona
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU Pemilu yang diajukan Perludem dalam Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022.
apahabar.com, JAKARTA – Wakil Kalsel di Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo…
apahabar.com, JAKARTA – PDI Perjuangan mengusulkan agar UU No. 7 tahun 2019 tentang Pemilu direvisi. Terutama…
apahabar.com, JAKARTA – Seluruh warga nampaknya sudah tidak sabar untuk menunggu hitung cepat atau quick count….
apahabar.com, BANJARMASIN – Pemilih yang masih antre mencoblos setelah Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditutup pada pukul…
