Kementerian Koperasi dan UKM mengajak fintech mengembangkan efisiensi UMKM menjadi lebih adaptif, kontributif dan berkelanjutan.
KemenKopUKM menginisiasi terbangunnya sistem layanan bantuan dan pendampingan hukum secara online.
KemenKopUKM menerjunkan 134 tenaga pendamping sebagai upaya agar 159 koperasi berkembang menjadi koperasi modern hingga akhir tahun 2023.
KemenKopUKM secara konsisten menggalakkan peningkatan jumlah wirausaha secara nasional salah satunya melalui penyelenggaraan Program Entrepreneur Hub.
Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya agar semakin banyak pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok industri.
KemenKopUKM berupaya melakukan sinkronisasi arah kebijakan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Provinsi Papua Barat.
KemenKopUKM dan Kementan menjalin kesepakatan bersama dalam pengembangan KUMKM di bidang peternakan, hingga hilirisasi produk hasil peternakan.
KemenkopUKM tengah menyempurnakan transformasi Smesco menjadi sayap dagang atau hub UMKM untuk bisa masuk pasar dalam maupun luar negeri.
KemenKopUKM menyediakan skema solusi penyelesaian bagi para penjual pakaian bekas impor ilegal yang hendak beralih kepada produk substitusi lokal.
KemenKopUKM menggandeng berbagai pihak atau kolaborator dalam meningkatkan rasio kewirausahaan hingga 3,95 persen di tahun 2024.
KemenKopUKM apresiasi kolaborasi berbagai pihak khususnya kementerian/lembaga untuk memberantas produk pakaian, sepatu, dan tas ilegal yang masuk melalui Batam.
Kementerian Koperasi dan UKM mengajak fintech mengembangkan efisiensi UMKM menjadi lebih adaptif, kontributif dan berkelanjutan.
KemenKopUKM menginisiasi terbangunnya sistem layanan bantuan dan pendampingan hukum secara online.
KemenKopUKM menerjunkan 134 tenaga pendamping sebagai upaya agar 159 koperasi berkembang menjadi koperasi modern hingga akhir tahun 2023.
KemenKopUKM secara konsisten menggalakkan peningkatan jumlah wirausaha secara nasional salah satunya melalui penyelenggaraan Program Entrepreneur Hub.
Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya agar semakin banyak pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok industri.
KemenKopUKM berupaya melakukan sinkronisasi arah kebijakan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Provinsi Papua Barat.
KemenKopUKM dan Kementan menjalin kesepakatan bersama dalam pengembangan KUMKM di bidang peternakan, hingga hilirisasi produk hasil peternakan.
KemenkopUKM tengah menyempurnakan transformasi Smesco menjadi sayap dagang atau hub UMKM untuk bisa masuk pasar dalam maupun luar negeri.
KemenKopUKM menyediakan skema solusi penyelesaian bagi para penjual pakaian bekas impor ilegal yang hendak beralih kepada produk substitusi lokal.
KemenKopUKM menggandeng berbagai pihak atau kolaborator dalam meningkatkan rasio kewirausahaan hingga 3,95 persen di tahun 2024.
KemenKopUKM apresiasi kolaborasi berbagai pihak khususnya kementerian/lembaga untuk memberantas produk pakaian, sepatu, dan tas ilegal yang masuk melalui Batam.
