Pansus DPRD Kalimantan Selatan menyoroti pentingnya kewajiban pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V menghadiri peringatan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Balangan, Rabu (8/4/2026).
Asosiasi Masyarakat Plasma Sawit (AMPLAS) Kotim melayangkan ultimatum keras kepada perusahaan yang dinilai belum memenuhi kewajiban sesuai regulasi.
Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti ketidaksinkronan anggaran dalam LKPj.
DPRD Kalimantan Selatan mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Sosper.
DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkaya materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
week ago
Ardiansyah, S.Hut., mengikuti kegiatan konsultasi ke Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba).
Kondisi saat ini harga BBM masih dalam posisi stabil dan proses distribusi berjalan normal sesuai jadwal.
Setiap Raperda telah melalui proses pembahasan dan penyempurnaan yang matang, dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Partisipasi yang luas dari berbagai komponen masyarakat menjadi kunci keberhasilan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah, Pansus III DPRD Kalsel bersama Dinas ESDM Kalsel studi studi komparasi ke PATGTL.
Pembangunan yang baik adalah yang merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan, terutama masyarakat yang berada di daerah terpencil.
Pansus DPRD Kalimantan Selatan menyoroti pentingnya kewajiban pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V menghadiri peringatan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Balangan, Rabu (8/4/2026).
Asosiasi Masyarakat Plasma Sawit (AMPLAS) Kotim melayangkan ultimatum keras kepada perusahaan yang dinilai belum memenuhi kewajiban sesuai regulasi.
Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti ketidaksinkronan anggaran dalam LKPj.
DPRD Kalimantan Selatan mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Sosper.
DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkaya materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Ardiansyah, S.Hut., mengikuti kegiatan konsultasi ke Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba).
Kondisi saat ini harga BBM masih dalam posisi stabil dan proses distribusi berjalan normal sesuai jadwal.
Setiap Raperda telah melalui proses pembahasan dan penyempurnaan yang matang, dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Partisipasi yang luas dari berbagai komponen masyarakat menjadi kunci keberhasilan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah, Pansus III DPRD Kalsel bersama Dinas ESDM Kalsel studi studi komparasi ke PATGTL.
Pembangunan yang baik adalah yang merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan, terutama masyarakat yang berada di daerah terpencil.
