bakabar.com, JAKARTA –Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menetapkan lima langkah strategis untuk menjaga pergerakan inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen). Melalui langkah strategis tersebut, nilai inflasi IHK diharapkan konsisten pada level 3,0 persen sepanjang tahun 2023.
Kesepakatan itu disampaikan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di Jakarta. Kelima langkah strategis tersebut ditempuh melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah.
“HLM TPIP merupakan agenda strategis untuk mencapai capaian 2023 terutama menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Lebaran dan Idul Fitri 2023, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (21/2).
Menurut Airlangga, langkah strategis pertama adalah memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Strategi berikutnya, menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0-5,0 persen.
Kemudian, memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antar daerah.
Keempat, memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.
Strategi terakhir, memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.
Sinergi Kebijakan
Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi dan program kerja terkait peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022–2024.
“Sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia termasuk melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi, TPIP akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023. Adapun tema yang diangkat adalah ‘Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan’.
Selain itu, Airlangga menyebut Menteri keuangan Sri Mulyani telah menetapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun. Anggaran tersebut berada di kementerian/Lembaga (K/L) dan di non K/L
“Tentunya ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi (yang kuat) untuk perekonomian di tahun 2023,” tutupnya.
