bakabar.com, BANJARMASIN - Generasi muda di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kian mudah dimasuki faham radikalisme.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalsel.
Ketua FKPT Kalsel Aliansyah Mahadi mengatakan pihaknya akan kembali melakukan sosialisasi faham radikalisme secara berkesinambungan.
Mulai dari ke sekolah-sekolah pesantren, organisasi mahasiswa dan tokoh tokoh pemuda.
“Kita memberikan sosialisasi secara berkesinambungan tentang apa itu radikal," ujarnya di Refleksi Akhir Tahun dengan mengangkat tema Wujudkan Indonesia Damai dan Harmoni.
Hal itu dilakukan mengingat, dari survey terdahulu 12 persen dari 30 juta lebih rakyat Indonesia berpotensi 'terpapar' radikal. Seperti di Kalsel, tidak dapat dipungkiri potensi kerawanan itu selalu ada.
Meski demikian, dari penelitian yang dilakukan ada beberapa hal yang juga patut diperhatikan dan menjadi atensi bersama.
Di antaranya, seperti masih rendahnya angka literasi digital yang rata-rata pengguna internet adalah para remaja dan anak muda.
Rendahnya angka literasi digital akan membuat remaja minim akan media pembanding dalam mencari informasi, baik itu yang berkaitan dengan agama dan informasi lain.
Karena itu diperlukan tenaga pendidik untuk mencegah masuknya paham radikalisme tersebut.
"Jadi tidak hanya generasi muda, juga diperlukan peran serta orangtua dan tokoh-tokoh pendidik," imbuhnya.
Lebih jauh lagi, guna mencegah masuknya konten-konten paham radika, FKPT Kalsel dan BNPT juga memiliki Duta Damai yang tugasnya memberikan pengertian kepada masyarakat melalui media sosial.
Juga termasuk mengait influencer untuk sama sama melakukan kegiatan dalam upaya pencegahan radikalIsme dan terorisme di media sosial.
"Artinya apapun untuk kebaikan akan kita lakukan," tuturnya.
Lebih lanjut, Ketua FKPT Kalsel ini juga mengatakan jika kegiatan-kegiatan pencegahan yang pihaknya lakukan selama ini di tahun 2023 nanti akan terus berlanjut dengan tetap membagun komunikasi yang baik ke stakeholder terkait.
"Seperti kepolisian, Densus, Pemerintah Daerah, Tokoh Agama dan seluruh komponen yang ada," pungkasnya.
