bakabar.com, BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memberikan uang tunai sebesar 250.000 kepada 18.321 kepala keluarga melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Telah disalurkan mulai 21-23 Desember 2022.
Program BLT itu sempat mendapatkan dikritisi oleh salah satu anggota DPRD Kota Bekasi yang menilai bahwa penerima bantuan tidak tepat sasaran.
Salah satu warga Nia (30), menyebut bahwa dirinya hanya mendengar informasi BLT itu, akan tetapi belum pernah menerima program bantuan dari pemerintah pusat maupun pemkot Bekasi.
Baca Juga: Program BLT Pemkot Bekasi, Anggota DPRD: Carut Marut dan Tak Tepat Sasaran
"Tahu kalau info itu, tapi belum pernah dapat," ucap Nia saat ditemui bakabar.com di Kediamannya, Jalan Kp Mede, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Rabu (28/12).
Diketahui program BLT Pemkot Bekasi yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 sebesar 5 miliyar. Uang itu diberikan untuk warga Kota Bekasi yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat.
Nia mengungkap bahwa suaminya hanya berprofesi sebagai Ojek Online (ojol), demi membantu penghasil keluarga dirinya mencoba menjual makanan di halaman kontrakannya.
Baca Juga: Sedang Asyik Makan di Warteg, Seorang Warga Jadi Sasaran Begal
Oleh karena itu Nia berharap dari bantuan dari Pemkot Bekasi itu bisa menambah modal usaha miliknya.
"Pengen padahal buat nambahin dagang seblak," ucap Nia.
Dia menambahkan bawah penghasilan dirinya dalam sehari hanya mencapai 30.000.
"Kalau seblak ini paling 30.000 bersih kalau kotor 100.000," ujarnya.
Tak Tepat Sasaran
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyebut program penerima BLT Pemkot Bekasi tidak tepat sasaran.
"Sedangkan mereka yang tidak mampu itu tidak mendapatkan, spesifikasinya BLT kemarin itu khusus warga atau masyarakat yang masuk dalam DTKS yang belum pernah menerima bantuan," ucap Hary saat dikonfrimasi, Selasa (27/12).
Hal itu menyusul dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak di perbarui, sehingga terdapat warga yang sudah meninggal tapi berstatus sebagai penerima bantuan.
"Nah yang jadi problemnya adalah, DTKS kita datanya itu carut marut, tidak pernah ada perubahan yang signifikan," kata Hary
"Masalah data orang yang sudah meninggal selalu muncul tuh, ada masuk lagi BLT, kok orangnya sudah meninggal masih dapat," sambungnya.
