bakabar.com, TANJUNG - Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong sudah terakreditasi pada tahun 2018. Bahkan menjadi satu-satunya puskesmas berpredikat utama di Kabupaten tersebut.
Sayangnya, pelayanan kesehatan yang memadai itu tidak tepat sasaran, lantaran pendataan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di lapangan tidak akurat.
Menurut Kepala Tata Usaha Puskesmas Kecamatan Banua Lawas, H Sakerani mengungkapkan jumlah warga di 15 desa di Kecamatan Banua Lawas sekitar 20 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut ada 2100 jiwa yang menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah.
"Untuk wilayah di Kecamatan Banua Lawas ini rata-rata warganya kurang mampu. Mata pencaharian mereka bertani," ujar H Sakerani kepada bakabar.com, Kamis (13/6/2019) pagi.
Dari sisi pelayanan puskesmas, dia mengakui sudah sesuai dengan pelayanan yang ditentukan Dinas kesehatan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
“Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas untuk 15 desa yang ada di Kecamatan Banua Lawas ini sudah memadai,” katanya.
Diantara pelayanan tersebut, sudah terdapat Bidan Desa, Perawat Desa, Tenaga Kesehatan Gizi, Tenaga Penyuluh Kesehatan, dan Tenaga Kesehatan Lingkungan.
"Mereka memiliki tanggung jawab masing-masing. Setiap satu petugas kesehatan bertanggungjawab pada 5 desa binaan,” jelasnya.
Puskesmas dengan pelayanan memadai itu sayangnya dirasakan warga tidak tepat sasaran. Hal itu disebabkan kesalahan pendataan pada warga miskin yang berhak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Sebagaimana diungkapkan Kepala Desa Banua Lawas Hornadi. Dia menyebutkan, warga di desanya berjumlah sekitar 1600 jiwa. Dari jumlah tersebut 720 di antaranya mendapatkan KIS. Namun, dia mengeluhkan ketidak-akuratan pendataan tersebut.
"Pelayanan Puskesmas saya kira cukup. Namun ada yang kurang pas dari sisi pendataan warga miskin. Sehingga pelayanan yang baik itu tidak tepat sasaran. Kadang ada ditemukan warga miskin tidak dapat KIS, tapi ternyata warga yang mampu mendapatkan KIS,” ujar Hornadi.
“Saya berharap kepada pemerintah terkait khususnya Dinas Kesehatan Pemkab Tabalong agar bisa cepat menyesuaikan data, agar warga yang benar-benar kurang mampu bisa mendapatkan haknya," tambahnya.
Baca Juga: Pilgub Kalsel: Sultan Banjar Berebut Suara di Kandang Golkar
Baca Juga: Kebakaran Veteran, Dinsos Kalsel Salurkan Bantuan Ratusan Juta
Reporter: Ahc08
Editor: Muhammad Bulkini
