bakabar.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus diperkuat dengan memberikan kesetaraan hak antara anggota agar peradaban dunia modern saat ini lebih damai.
"PPB harus menambah representasi kepada anggota tetap dewan keamanan yang mempunyai hak veto dari negara berkembang," ujar Ma'ruf Amin saat membuka secara resmi International Conference on Fiqh of Civilication atau Muktamar Internasional Fiqih Perabadaban di Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/2).
Ma'ruf amin memberikan catatan, dalam perspektif Islam. PBB dapat dinyatakan sebagai lembaga yang memiliki konsensus internasional (al mitsaq al ‘alami) yang keputusannya mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh negara yang menjadi anggota. Namun dalam kenyataannya, perjanjian internasional yang telah ditetapkan oleh PBB banyak yang dilanggar.
"Contohnya pendudukan Israel ke Palestina, serangan multinasional ke Irak, dan perang Rusia-Ukraina yang kemudian berdampak secara global," tuturnya.
Wapres meminta para ulama dunia yang memiliki pengaruh besar untuk mengambil peran dalam membantu menangani isu-isu global . Selain itu juga memperbanyak forum-forum internasional yang memberi pengaruh kuat terhadap PBB.
"Saya juga mengajak para ulama di dunia agar ikut ambil bagian dalam perumusan tatanan global demi terwujudnya dunia yang lebih adil dan damai, dan sekaligus menyelesaikan persoalan-persoalan global yang dihadapi, terutama kemiskinan, konflik, perang, dan kerusakan lingkungan,” ujar Ma'ruf Amin.
Lebih jauh, Wapres juga mengajak ulama dunia untuk turut membantu mewujudkan konsensus dasar tentang nilai-nilai dan perilaku dasar yang diyakini semua agama atau yang disebutkan dengan etika global.
Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin juga menekankan untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul. Selain tu juga pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kunci peradaban saat ini. "Penting kita mempersiapkan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, kekacauan di bumi di muka bumi ini adalah nafsu serakah manusia yang menyalahgunakan ilmu pengetahuan" ujarnya.
